logo

Revisi KUHP dan KUHAP, MA Lebih Dirugikan Dibanding KPK

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - Revisi KUHAP terus menuai pro kontra. Jika ditelisik lebih jauh, maka Mahkamah Agung (MA) dinilai lebih dirugikan dibandingkan KPK. bukukuhp1okarisaputra “Dengan revisi KUHP dan KUHAP, MA lebih dirugikan dibanding KPK,” kata Ketua Ikatan Hakim (Ikahi) cabang MA, Gayus Lumbuun kepada detikcom, Senin (3/3/2014). Menurut hakim agung tersebut, pasal-pasal baru yang ada pada RUU KUHP dan KUHAP yang dianggap melemahkan KPK tidak menjadikan hal yang prinsipil bagi peran KPK sebagai lembaga yang menggunakan aturan hukum khusus dgn kewenangannya secara khusus. Seperti kewenangan untuk penyadapan, penyitaan, pengambilalihan perkara dari lem baga penegak hukum lain yang sedang mengusut sebuah perkara apabila dianggap tidak maksimal dan wewenang-wewenang lain yang dimiliki KPK. “Sebagaimana tertuang pada UU yang secara khusus memberikan wewenang-wewenang sebagai aturan hukum khusus. Hal tersebut juga ditegaskan pada pasal 63 ayat 2 KUHP (lama) yang menegaskan bahwa ‘Kalau bagi suatu perb uatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan’,” ucap Gayus. Hal tersebut sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis. Dengan tidak meminta menunda proses revisi KUHP dan KUHAP maka KPK cukup meminta pasal 63 ayat 2 tersebut tetap diberlakukan. Atau akan lebih kuat apabila hal tersebut ditempatkan pada aturan peralihan KUHP dan KUHAP yang baru. Lebih lanjut Gayus mengatakan, sementara MA perlu mengingatkan DPR dan Pemerintah agar memperhatikan pasal-pasal pada RUU yang mengurangi wewenang MA. Seperti pada pasal 250 ayat 3 yang menyatakan ’Dalam memberikan koreksi terhadap pengadilan di bawahnya dengan memberikan hukuman lebih tinggi berkaitan apabila suatu perbuatan pidana yang didakwakan tidak dengan dakwaan tunggal tetapi dakwaan aternatif atau subsidairitas yang akan mengubah penjatuhan pidana karena adanya pengenaan pasal yang berbeda’. “Juga Pasal 84 tentang putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi,” cetus Gayus. Hal-hal di atas merupakan contoh pasal yang akan menimbulkan kesulitan MA dalam memberikan putusan dengan memeriksa ulang sebagai bentuk koreksi penerapan hukum. “MA sebagai judex juris memberikan putusan akhir demi hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.

Indonesia perlu ubah pola anggaran antisipasi bencana

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta – Republik Indonesia dan Jepang memiliki kemiripan dalam hal kerapnya kedua negara tersebut terkena bencana alam, sebab secara geografis keduanya terletak di kawasan rentan bencana alam. Namun untuk masalah antisipasi terhadap fenomena bencana alam, Indonesia masih belum meniru pola Jepang terkait alokasi jumlah dana untuk mengantisipasi bencana alam. “Negara Jepang dalam mengatasi banjir mengalokasikan dana APBN-nya sebesar 0,47 persen dari total anggaran pendapatan. Sementara Indonesia hanya 0,24 persen dari APBN,” kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan, di Jakarta, Senin. Bahkan, lanjutnya, pemerintah Jepang pada tahun 1960-an ketika sedang mengatasi permasalahan banjir di negara tersebut pernah mengalokasikan dana hingga 6,7 persen dari APBN. Padahal, menurut Mohammad Hasan, tingkat kesulitan dan luas areal bencana lebih besar di Indonesia ketimbang di Jepang. Apalagi kondisi banjir dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. “Hampir 20 kota besar di antaranya 18 ibu kota provinsi dilanda banjir. Begitu pula frekuensi curah hujannya juga meningkat yang semula rata-rata sekitar hanya 500 – 600 menjadi 900 kali lebih,” katanya. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama Januari 2014 telah terjadi 203 bencana di berbagai daerah di Indonesia. “Selama 1-31 Januari 2014 ada 203 kejadian bencana dengan 178 korban meninggal dunia,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Selain itu, BNPB juga mencatat terdapat 1,2 juta pengungsi akibat berbagai bencana alam yang terjadi. Sebelumnya, Bank Dunia dan Pemerintah Jepang meluncurkan program baru yang bertujuan membantu meningkatkan kemampuan manajemen risiko bencana di negara-negara berkembang. “Jepang telah lama menjadi pemimpin dalam pengarusutamaan manajemen risiko bencana ke dalam agenda pembangunan global, dan pengalaman mereka sendiri menunjukkan bahwa pencegahan bencana sangat bermanfaat,” kata Wakil Presiden Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia, Zoubida Allaoua. Program baru Bank Dunia-Jepang tersebut akan memiliki fokus yang kuat dalam memperkuat ketahanan termasuk identifikasi dan reduksi risiko, serta persiapan dan proteksi finansial. Dengan pengalaman yang telah dihadapi Jepang dalam menghadapi bencana alam, ujar dia, akan membantu negara-negara berkembang guna memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya kaum miskin yang paling rentan terdampak bencana.   Perhatikan Sumber Daya Air Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Yoseph Umar Hadi, menginginkan politik anggaran lebih memperhatikan mengenai sumber daya air guna mengantisipasi dan mengatasi fenomena bencana alam di masa depan. “Politik anggaran kita mesti lebih mengedepankan sumber daya air,” kata Yoseph Umar Hadi. Menurut dia, penitikberatan terhadap infrastruktur yang terkait dengan sumber daya air karena berbagai aspek dapat terdampak karenanya. Bila infrastruktur sumber daya air dapat tertata dengan baik, maka segala kerusakan dinilai bisa diminimalkan. Ia juga mengemukakan bahwa untuk masa tanggap darurat seperti saat ini, perlu sinergi untuk menanganinya seperti adanya dana yang dialokasikan pada satu anggaran tertentu. “Penanganan darurat bencana tidak bisa ditunda, akan tetapi di sisi lain APBN reguler sudah disahkan,” kata Yoseph. Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan, upaya struktural seperti membangun bendung, waduk dan pintu air tidak akan banyak bermanfaat tanpa dibarengi upaya nonstruktural. Hasan memaparkan, upaya nonstruktural tersebut antara lain reboisasi dan mencegah pembangunan rumah serta agar tidak membuang sampah bukan pada tempatnya. “Upaya struktural tidak sebanding dengan tingkat kerusakan lingkungan. Hal ini menggugah pikiran kami dimana alokasi dana pencegahan meningkat,” katanya. Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2014 ini telah mengalokasikan dana sebesar Rp5,7 triliun untuk menangani program banjir. Program ini merupakan rutin tahunan dan belum termasuk untuk pembangunan infrastruktur seperti waduk, bendung, embung yang angkanya mencapai sekitar Rp4 triliun. Meski begitu, ujar dia, upaya itu dirasakan belum cukup memadai, mengingat cepatnya tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan sedimentasi semakin parah pada waduk atau embung-embung. Untuk itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di hulu Kali Ciliwung akan dipercepat guna menanggulangi bencana banjir seperti yang telah mendera wilayah DKI Jakarta. Menurut Moh Hasan, pembangunan infrastruktur SDA tersebut rencananya akan diprioritaskan di lokasi rawan banjir seperti di Kampung Pulo dan Kalibata. Selain itu, anggaran konstruksi pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi akan ditanggung melalui Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN. Sementara anggaran yang akan digunakan untuk pembebasan lahan, lanjutnya, bakal ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Pembangunan kedua waduk ini akan dimulai awal 2015,” kata Hasan. Ia juga mengemukakan, upaya penanganan banjir juga akan dilakukan melalui pembenahan situ-situ di beberapa kabupaten sekitar Jakarta. Situ-situ itu nantinya akan diserahkelolakan kepada pemerintah kabupaten setempat.   Perbaiki Tata Ruang Sebagaimana diberitakan, solusi yang diperlukan guna mengatasi permasalahan banjir yang terjadi baik di wilayah DKI Jakarta maupun daerah-daerah lainnya di ibu kota adalah perbaikan tata ruang khususnya dalam hal pembenahan kerusakan pemanfaatan sungai. “Penanganan banjir dari segi penataan ruang merupakan langkah preventif jangka panjang yang merupakan aksi pencegahan bencana,” kata Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Basoeki Hadimoeljono. Menurut Basoeki Hadimoeljono, salah satu pembenahan yang dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang adalah dengan melakukan Audit Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur). Terdapat 788 titik lokasi penyalahgunaan pemanfaatan ruang, ada 14 titik yang baru diverifikasi, ujarnya. Sedangkan untuk penertiban vila yang dibangun di tanah negara di Bogor, ujar dia, pada tahun 2013 telah ada sekitar 240 vila yang ditertibkan. Sementara untuk tahun 2014, pihaknya menyatakan memiliki target sekitar 800 vila yang akan ditertibkan. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, memperkirakan kerugian dampak banjir yang terjadi akibat infrastruktur yang tidak memadai dalam menghadapi bencana tersebut diperkirakan bisa mencapai hingga sekitar Rp50 triliun. Menurut Harry, jumlah kerugian yang besar tersebut terutama untuk melakukan pembiayaan perbaikan berbagai infrastruktur yang rusak akibat banjir yang melanda berbagai daerah. Hal itu, lanjutnya, termasuk untuk pembangunan berbagai sarana pendukung untuk mencegah meluasnya dampak banjir seperti pembangunan waduk di berbagai lokasi. Kerena saat ini terdapat sekitar ratusan daerah yang mengalami musibah banjir baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. “Diasumsikan setiap daerah memerlukan dana perbaikan dan pemulihan pasca banjir mencapai Rp 50-100 miliar,” katanya. Ia mengemukakan, asumsi kerugian akibat banjir di seluruh Indonesia yang mencapai Rp50 triliun itu juga memperhitungkan “multiplier effects” (efek berganda) dari banjir seperti dampak sosial dan kerugian yang dialami sektor industri dan dunia usaha. Sebelumnya, Harry Azhar Azis, mengingatkan pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur yang dinilai vital dan sangat dinantikan oleh kalangan investor guna dapat berinvestasi di Indonesia. Infrastruktur merupakan hal yang demikian penting karena menjadi salah satu syarat penting bagi masuknya investasi ke daerah dan pusat. “Pembangunan infrastruktur seperti yang direncanakan dan ditargetkan pemerintah, sangat diperlukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dari dan menuju ke wilayah tersebut,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dinilai juga akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan tingkat kesejahteraan daerah.

Kekurangan zat besi beresiko tinggi kena stroke

Written by situbondo on . Posted in Artikel

kekurangan-zat-besi-dan-strokePeneliti mengamati data dari hampir 500 orang dengan penyakit keturunan langka yang menyebaabkan mereka berada dalam risiko mengalami pembesaran pembuluh darah di paru-paru. Biasanya, pembuluh darah di paru-paru tidak memungkinkan pembekuan darah (gumpalan darah) untuk memasuki arteri. Namun pada pasien-pasen tersebut, pembekuan darah yang terjadi bisa lolos dari paru-paru dan berjalan menuju otak yang pada akhirnya akan menyebabkan stroke. Mereka yang kekurangan zat besi memiliki trombosit yang lengket (sel-sel darah kecil yang memicu pembekuan darah ketika saling menempel) lebih mungkin untuk menderita stroke, ungkap para peneliti di Imperial College London di Inggris. Bahkan mereka dengan kadar zat besi cukup rendah adalah dua kali lebih mungkin untuk mengalami stroke dibandingkan mereka dengan kadar zat besi rata-rata dari kisaran normal. Hasi penelitian ini diterbitkan 19 Februari dalam jurnal PLoS One. Para peneliti mencatat bahwa banyak orang yang memiliki jenis lain dari kondisi yang memungkinkan penggumpalan darah melewati sistem penyaringan paru-paru. Mereka berharap temuannya ini pada akhirnya dapat membantu mencegah terjadinya stroke. Kekurangan zat besi mempengaruhi sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia, dan penelitian terbaru ini telah menujukkan bahwa kekurangan zat besi bisa menjadi faktor risiko terjadinya stroke. Namun demikian, masih belum diketahui secara teknis bagaimana kekurangan zat besi bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke. “Karena trombosit dalam darah saling menempel jika anda kekurangan zat besi, kami pikir ini mungkin menjelaskan bahwa kekurangan zat besi dapat menyebabkan stroke, meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hubungan ini,” ujar Dr Claire Shovlin, dari National Heart dan Lung Institute di Imperial college London. “Langkah berikutnya adalah menguji apakah kita dapat mengurangi kemungkinan pasien berisiko tinggi terkena stroke dengan mengatasi kekurangan akan zat besinya. Kita akan dapat melihat apakah trombosit mereka menjadi kurang lengket,” Kata Shovlin. “Masih ada beberapa langkah tambahan dari darah kental yang menghambat pembuluh darah untuk bisa berkembang ke langkah terakhir, sehingga masih belum jelas pengaruh trombosit yang lengket bagi proses keseluruhanan,” tambahnya. “Kami pasti akan mendorong lebih banyak studi untuk menyelidiki hubungan ini.”

Jelang Pemilu, KPK Ingatkan Caleg Tolak Gratifikasi

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

114502_suratsuaraJakarta - Pemilu semakin dekat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh partai politik peserta pemilu berkaitan dengan potensi penerimaan gratifikasi oleh calon anggota legislatif (caleg). Hal itu penting untuk mendorong terlaksananya pemilu yang berintegritas dan antikorupsi. KPK mengingatkan hal itu dalam surat imbauan yang ditujukan kepada 15 ketua umum partai politik peserta pemilu, termasuk tiga partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Demikian siaran pers KPK yang diterima detikcom, Minggu (23/2/2014). Pada surat bernomor B-288/01-13/01/2014 tanggal 12 Februari 2014 itu, KPK mengingatkan bila ada caleg DPR, DPD dan DPRD yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD atau posisi lainnya yang dikategorikan penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima dana kampanye atau penerimaan dalam bentuk lain, maka itu termasuk dalam kategori gratifikasi, sebagaimana diuraikan dalam pasal 12B ayat 1, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK meminta para ketua umum parpol untuk meneruskan imbauan tersebut kepada caleg yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD atau penyelenggara negara atau pegawai negeri, untuk menolak gratifikasi. Bila terpaksa atau telah menerima, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut wajib melaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Selain itu, KPK juga mengimbau untuk tidak memberikan gratifikasi kepada penyelenggara pemilu, mulai dari pimpinan atau pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga seluruh jajarannya di daerah dan atau pihak lain yang termasuk dalam klualifikasi penyelenggara negara. “KPK menganggap imbauan ini sangat penting untuk disampaikan, mengingat banyaknya caleg DPR, DPRD dan DPD yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD atau posisi lainnya yang dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Di DPR contohnya, 90% dari 560 anggota dewan kembali maju pada pemilu legislatif 2014,” demikian pesan KPK.

DANA SAKSI RAWAN KORUPSI

Written by situbondo on . Posted in Artikel

dsc00373Polemik seputar dana saksi untuk partai politik terus bergulir. KPK mengingatkan dana itu sangat rawan diselewengkan karena di tahun politik, parpol cenderung bersikap koruptif. Bawaslukini mengaku keberatan mengelola dana itu, sedangkan Kemenkeu bersikap pasif menunggu aturan hukum sebelum mencairkan. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan KPK siap melakukan pengawasan terkait dana saksi parpol itu. Busyro berharap para birokrat mempunyai niat untuk tidak berbuat koruptif dari dana saksi parpol. “Semoga segera insyaflah para birokrat kita untuk menjauhi harta yang bukan menjadi haknya,” ujarnya, Senin (3/2) lalu. Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnain mengatakan pembiayaan dana untuk saksi parpol jika tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan masalah. “Pembiayaan yang tidak terencana dengan baik, maka dalam pelaksanaannya, pengelolaannya biasa juga banyak masalah. Kesiapan pengelolaannya, petunjuk operasionalnya, calon saksinya yang banyak dan tersebar sampai ke pelosok Tanah Air, pengawasannya, dan lain-lain,” papar Zulkarnain. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ), lembaga yang akan diberi tanggung jawab untuk mengelola dana Rp 660 miliar itu menyatakan keberatan. Dengan struktur yang ada saat ini, Bawaslu tidak sanggup dan meminta dana itu ditiadakan saja. Anggota Bawaslu , Daniel Zuchron menyatakan, adanya dana saksi itu malah memberatkan tugasnya. “Secara teknis iya memberatkan Bawaslu . Kita tidak sanggup. Bawaslu dalam konteks menjamin Pemilu ini sudah tugas yang luar biasa,” kata Daniel di Gedung KPU , Jakarta, Selasa (4/2). Dia menambahkan, sebaiknya pemerintah dan DPR mengerti dengan keterbatasan kemampuan tersebut. Selain itu, kata Daniel, dana yang diterima Bawaslu sudah terlalu besar. “Kita tidak seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang biasa memegang uang banyak. Karena mereka strukturnya lengkap. Dengan dana yang ada sekarang saja, Bawaslu masih ditanyakan kinerjanya,” jelasnya. Atas keberatan itu, Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan, selaku pihak yang mencairkan anggaran, mereka akan bersikap pasif. Selama belum ada dasar hukum menggelontorkan Rp 660 miliar itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka bendahara negara bakal menahan dana itu. “Kita posisinya soal dana saksi, kalau sesuai dengan tata kelola, dokumennya cocok, ya nanti dimungkinkan, tapi kalau dari sisi aturannya enggak cukup, (dana saksi) enggak bisa dicairkan,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri , di Jakarta, Selasa (4/2). Kemenkeu menolak jika diminta terlibat untuk menentukan dasar hukum pencairan dana itu. Tugas tersebut di tangan Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, serta pemangku kepentingan terkait, termasuk Bawaslu dan parpol. Chatib memastikan dana itu sudah tersedia, siap dicairkan, tapi asal tak ada masalah hukum. “Jadi kalau ada isu governance, kalau ada persoalan hukum, bukan di Kemenkeu. Tentu semua harus beres dulu, karena di Kemenkeu kan hanya bagian ujung pencairan,” ujarnya. Sedangkan partai politik, selain PDIP dan Partai NasDem yang sudah tegas menolak, ada yang bersikap ambigu. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, masih labil dalam menentukan sikap terhadap pemberian dana saksi dari partai politik (parpol). Mereka sebelumnya menyatakan mendukung, namun kini memilih menunggu saja. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PANViva Yoga Mauladi menyatakan, PAN bakal lebih fokus mengawal pesta demokrasi ini, terutama terhadap perolehan suara. Dia tidak mempersoalkan untuk menolak atau menerima isu dana saksi parpol. “PAN bukan menolak atau menerima dan berapa jumlah dana saksi. Karena intinya ada jaminan ke mana suara partai politik. Lalu Pemilu berlangsung secara luber jurdil, tidak ada manipulasi dalam penyelenggaraan,” kata Viva di Gedung KPU , Jakarta, Selasa (4/2). Dia menambahkan, kalau saksi berasal dari partai pasti bakal mengawasi dan menjaga. Mereka tidak bakal ‘selingkuh’ ke lain partai. Maka dari itu, dia menyarankan tiap partai sudah menganggarkannya sendiri. “Oleh karena itu bagi Parpol anggarkan dana saksi di tiap TPS,” jelasnya.

CALON HAKIM KY DITOLAK DPR

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

1F1uPjetREJakarta - Komisi III DPR menolak 3 usulan nama yang disodorkan Komisi Yudisial (KY) untuk menjadi hakim agung. Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) cabang Mahkamah Agung (MA) meminta para calon untuk introspeksi diri mengapa kandas di parlemen. “DPR patut diberikan apresisai agar calon-calon hakim agung yang pernah gagal ketika diuji, baik oleh Komisi Yudisial (KY) maupun oleh DPR perlu melakukan perbaikan dalam mempersiapkan diri ketika kembali maju untuk mengikuti ujian calon hakim agung,” kata Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) cabang Mahkamah Agung (MA) Gayus Lumbuun kepada detikcom, Rabu (5/2/2014). Ketiga nama tersebut yaitu Suhardjono, Sunarto dan Anna Maria. Ketiganya sebelumnya pernah mengikuti seleksi serupa di DPR tetapi kandas. Lantas mereka mengikuti lagi dan kembali tidak disetujui parlemen. “Memang ujian calon hakim agung itu berat untuk mendapatkan hakim agung yang berkualitas, baik mental maupun kemampuannya,” ujar Gayus yang juga hakim agung itu. Menurutnya, seorang hakim/hakim agung tidak hanya modal kejujuran semata. Tetapi juga keberanian dan kecerdasan. Keberanian dibutuhkan untuk memutus perkara-perkara yang berresiko, kecerdasan untuk memutus perkara-perkara yang rumit dan kejujuran untuk menjaga putusan tetap adil. “Kalau cuma jujur, itu baru 30 persen,” ujar Gayus. Soal adanya fit and proper test yang dilakukan oleh DPR, menurut Gayus hal itu tidak menyalahi aturan. Sebab untuk menggunakan hak ‘persetujuan’, DPR perlu menggunakan mekanisme yaitu salah satunya fit and proper test. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 24A ayat 3 UUD 1945. “Tidak mungkin DPR menyetujui kalau tidak ada alat untuk mengukurnya. Masa pakai ilmu kebathinan untuk menyetujuinya,” ucap mantan anggota DPR tersebut seraya berkelakar.

Kategori

    No posts found in this category