MONITORING DAN EVALUASI JDIH KAB/KOTA SE JAWA TIMUR

Written by situbondo on . Posted in Artikel, Berita Situbondo

  • P_20150812_123853
  • P_20150812_123818
  • P_20150812_123837
  • P_20150812_131334
SITUBONDO, Pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2015 Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, telah kedatangan tamu dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) JDIH Provinsi Jawa Timur. Rombongan Tim Monev JDIH Provinsi Jawa Timur di Ketuai oleh Bpk. Teguh Rifai, SH.MH selaku Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Jawa Timur beserta staf. Kunjungan Kerja Tim Monev JDIH Provinsi Jawa Timur diterima langsung oleh Ibu Evy Chairun Nisak, SH selaku Kasubag. Dokumentasi Hukum beserta staf mewakili Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Dimana pada saat bersamaan Kabag Hukum hadir pada acara rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo. Monev yang dilakukan secara rutin dan berkala ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan JDIH Kab/Kota di Jawa Timur. Dan juga mencari solusi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan JDIH di Kab/Kota. Selain itu juga dalam Monev tersebut Tim JDIH Provinsi Jawa Timur sebagai induk dari JDIH kab/Kota di Jawa Timur meminta saran dan kritik dari JDIH Kab/Kota dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelaksanaan JDIH dapat lebih baik lagi. Kami selaku pengelola JDIH Kabupaten Situbondo, dalam hal Ini Kabag Hukum, Kasubag Dokumentasi Hukum beserta staf mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tim Monev JDIH Provinsi Jawa Timur. Semoga JDIH Provinsi Jawa Timur, khususnya JDIH Kabupaten Situbondo dapat lebih baik lagi dalam penyajian informasi terutama tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sekian terima kasih.

Kekurangan zat besi beresiko tinggi kena stroke

Written by situbondo on . Posted in Artikel

kekurangan-zat-besi-dan-strokePeneliti mengamati data dari hampir 500 orang dengan penyakit keturunan langka yang menyebaabkan mereka berada dalam risiko mengalami pembesaran pembuluh darah di paru-paru. Biasanya, pembuluh darah di paru-paru tidak memungkinkan pembekuan darah (gumpalan darah) untuk memasuki arteri. Namun pada pasien-pasen tersebut, pembekuan darah yang terjadi bisa lolos dari paru-paru dan berjalan menuju otak yang pada akhirnya akan menyebabkan stroke. Mereka yang kekurangan zat besi memiliki trombosit yang lengket (sel-sel darah kecil yang memicu pembekuan darah ketika saling menempel) lebih mungkin untuk menderita stroke, ungkap para peneliti di Imperial College London di Inggris. Bahkan mereka dengan kadar zat besi cukup rendah adalah dua kali lebih mungkin untuk mengalami stroke dibandingkan mereka dengan kadar zat besi rata-rata dari kisaran normal. Hasi penelitian ini diterbitkan 19 Februari dalam jurnal PLoS One. Para peneliti mencatat bahwa banyak orang yang memiliki jenis lain dari kondisi yang memungkinkan penggumpalan darah melewati sistem penyaringan paru-paru. Mereka berharap temuannya ini pada akhirnya dapat membantu mencegah terjadinya stroke. Kekurangan zat besi mempengaruhi sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia, dan penelitian terbaru ini telah menujukkan bahwa kekurangan zat besi bisa menjadi faktor risiko terjadinya stroke. Namun demikian, masih belum diketahui secara teknis bagaimana kekurangan zat besi bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke. “Karena trombosit dalam darah saling menempel jika anda kekurangan zat besi, kami pikir ini mungkin menjelaskan bahwa kekurangan zat besi dapat menyebabkan stroke, meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hubungan ini,” ujar Dr Claire Shovlin, dari National Heart dan Lung Institute di Imperial college London. “Langkah berikutnya adalah menguji apakah kita dapat mengurangi kemungkinan pasien berisiko tinggi terkena stroke dengan mengatasi kekurangan akan zat besinya. Kita akan dapat melihat apakah trombosit mereka menjadi kurang lengket,” Kata Shovlin. “Masih ada beberapa langkah tambahan dari darah kental yang menghambat pembuluh darah untuk bisa berkembang ke langkah terakhir, sehingga masih belum jelas pengaruh trombosit yang lengket bagi proses keseluruhanan,” tambahnya. “Kami pasti akan mendorong lebih banyak studi untuk menyelidiki hubungan ini.”

DANA SAKSI RAWAN KORUPSI

Written by situbondo on . Posted in Artikel

dsc00373Polemik seputar dana saksi untuk partai politik terus bergulir. KPK mengingatkan dana itu sangat rawan diselewengkan karena di tahun politik, parpol cenderung bersikap koruptif. Bawaslukini mengaku keberatan mengelola dana itu, sedangkan Kemenkeu bersikap pasif menunggu aturan hukum sebelum mencairkan. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan KPK siap melakukan pengawasan terkait dana saksi parpol itu. Busyro berharap para birokrat mempunyai niat untuk tidak berbuat koruptif dari dana saksi parpol. “Semoga segera insyaflah para birokrat kita untuk menjauhi harta yang bukan menjadi haknya,” ujarnya, Senin (3/2) lalu. Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnain mengatakan pembiayaan dana untuk saksi parpol jika tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan masalah. “Pembiayaan yang tidak terencana dengan baik, maka dalam pelaksanaannya, pengelolaannya biasa juga banyak masalah. Kesiapan pengelolaannya, petunjuk operasionalnya, calon saksinya yang banyak dan tersebar sampai ke pelosok Tanah Air, pengawasannya, dan lain-lain,” papar Zulkarnain. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ), lembaga yang akan diberi tanggung jawab untuk mengelola dana Rp 660 miliar itu menyatakan keberatan. Dengan struktur yang ada saat ini, Bawaslu tidak sanggup dan meminta dana itu ditiadakan saja. Anggota Bawaslu , Daniel Zuchron menyatakan, adanya dana saksi itu malah memberatkan tugasnya. “Secara teknis iya memberatkan Bawaslu . Kita tidak sanggup. Bawaslu dalam konteks menjamin Pemilu ini sudah tugas yang luar biasa,” kata Daniel di Gedung KPU , Jakarta, Selasa (4/2). Dia menambahkan, sebaiknya pemerintah dan DPR mengerti dengan keterbatasan kemampuan tersebut. Selain itu, kata Daniel, dana yang diterima Bawaslu sudah terlalu besar. “Kita tidak seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang biasa memegang uang banyak. Karena mereka strukturnya lengkap. Dengan dana yang ada sekarang saja, Bawaslu masih ditanyakan kinerjanya,” jelasnya. Atas keberatan itu, Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan, selaku pihak yang mencairkan anggaran, mereka akan bersikap pasif. Selama belum ada dasar hukum menggelontorkan Rp 660 miliar itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka bendahara negara bakal menahan dana itu. “Kita posisinya soal dana saksi, kalau sesuai dengan tata kelola, dokumennya cocok, ya nanti dimungkinkan, tapi kalau dari sisi aturannya enggak cukup, (dana saksi) enggak bisa dicairkan,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri , di Jakarta, Selasa (4/2). Kemenkeu menolak jika diminta terlibat untuk menentukan dasar hukum pencairan dana itu. Tugas tersebut di tangan Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, serta pemangku kepentingan terkait, termasuk Bawaslu dan parpol. Chatib memastikan dana itu sudah tersedia, siap dicairkan, tapi asal tak ada masalah hukum. “Jadi kalau ada isu governance, kalau ada persoalan hukum, bukan di Kemenkeu. Tentu semua harus beres dulu, karena di Kemenkeu kan hanya bagian ujung pencairan,” ujarnya. Sedangkan partai politik, selain PDIP dan Partai NasDem yang sudah tegas menolak, ada yang bersikap ambigu. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, masih labil dalam menentukan sikap terhadap pemberian dana saksi dari partai politik (parpol). Mereka sebelumnya menyatakan mendukung, namun kini memilih menunggu saja. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PANViva Yoga Mauladi menyatakan, PAN bakal lebih fokus mengawal pesta demokrasi ini, terutama terhadap perolehan suara. Dia tidak mempersoalkan untuk menolak atau menerima isu dana saksi parpol. “PAN bukan menolak atau menerima dan berapa jumlah dana saksi. Karena intinya ada jaminan ke mana suara partai politik. Lalu Pemilu berlangsung secara luber jurdil, tidak ada manipulasi dalam penyelenggaraan,” kata Viva di Gedung KPU , Jakarta, Selasa (4/2). Dia menambahkan, kalau saksi berasal dari partai pasti bakal mengawasi dan menjaga. Mereka tidak bakal ‘selingkuh’ ke lain partai. Maka dari itu, dia menyarankan tiap partai sudah menganggarkannya sendiri. “Oleh karena itu bagi Parpol anggarkan dana saksi di tiap TPS,” jelasnya.

Kategori

    No posts found in this category