DPR Tunda Pengesahan UU Kebiri

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - DPR menunda pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Dalam pembahasan di rapat paripurna, 048719600_1471344288-20160816-RAPBN-JT-4 belum semua fraksi setuju Perppu tersebut dijadikan UU atas sejumlah alasan. “Kesepakatan lobi pimpinan fraksi dan pimpinan sidang, kami beri kesempatan pemerintah untuk melengkapi hasil pembahasan tingkat satu dari pimpinan pansus dan kami akan agendakan kembali pada persidangan yang akan datang,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang menjadi pimpinan sidang di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (23/8/2016). Ia meyakini tak ada fraksi yang tidak setuju jika Perppu tersebut disahkan menjadi UU, namun hanya perlu kehati-hatian agar UU tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Mekanisme voting, kata Taufik, juga dianggap tak elok karena akan mengesankan ada pertentangan. Padahal, pertentangan yang ada hanyalah berkaitan dengan kurang lengkapnya rincian dalam pasal-pasal yang ada. “Kalau setuju ya setuju. Tolak ya tolak. Ja ngan sampai ini jadi seolah ada pertentangan,” ujar dia. Pembahasan sempat berlangsun g alot. Taufik sebagai pimpinan sidang memanggil perwakilan fraksi untuk melakukan lobi dengan pimpinan DPR untuk menentukan keputusan. Berdasarkan hasil kesepakatan, DPR pun menunda pengesahan Perppu tersebut menjadi UU. Salah satu fraksi yang masih tidak setuju Perppu tersebut menjadi UU adalah Fraksi Partai Gerindra. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memberikan sejumlah catatan, meski sebetulnya partai tersebut setuju bahwa hukuman terhadap kejahatan seksual harus maksimal. “Ada beberapa catatan dan bisa menjadi kekurangan yang cukup fatal kalau tidak diperbaiki,” ucap Rahayu. Salah satu catatan tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan implementasi hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual dan anggarannya. Dia khawatir regulasi yang ditujukan untuk mencari solusi tersebut justru salah sasaran. “Hukuman kebiri kimiawi diberikan se telah terpidana menyelesaikan hukuman pokok. Setelah keluar lapas. Pertanyaannya, apakah pelaku akan berkeliaran di masyarakat selama menjalani hukuman atau di tempat rehabilitasi? Kalau di tempat rehabilitasi, berapa biaya yang harus dikeluarkan?” papar Rahayu. “Kalau ada satgas khusus yang tugasnya memaksa dosis (suntikan kebiri kimiawi) yang harus diberikan, berapa biayanya? Bagaimana pula pemerintah menjamin chip yang ditanamkan tidak dikeluarkan paksa oleh pelaku atau oleh tenaga medis yang dipaksa oleh pelaku?” sambung dia. Sementara anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Ammy Amalia Fatma Surya menginginkan tidak ada prosedur yang dilanggar dalam proses pengesahan UU tersebut. Di mana, kata dia, Perppu yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Mei 2016, seharusnya diajukan ke DPR pada masa sidang sekarang, bukan pada masa sidang lalu. “Untuk menghindari missprocedure, saya mengusulkan untuk pengambilan keputusan terhadap Perppu ini lebih baik ditunda,” tutur Ammy. Komisi VIII DPR pada Juli lalu sepakat untuk membawa Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ke rapat paripurna. Tujuh fraksi setuju agar Perppu itu menjadi UU. Sedangkan tiga fraksi belum menyatakan sikap. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

40 total views, no views today

MPR Dorong Pemerintah Kembali Hidupkan Haluan Negara

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku mendapat banyak aspirasi dari masyarakat yang ingin kembali menghidupkan haluan negara yang dulu dikenal deng012261900_1471333515-Ketua_MPR_Zulkifli_Hasanan nama Pembangunan Semesta Berencana dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurutnya aspirasi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menilai, hal tersebut perlu menjadi perhatian agar kepentingan nasional kita terukur, terencana serta tak berhenti di pidato dan pada saat kampanye saja. Dia menambahkan, haluan negara dapat menjadi rambu agar negara tak mudah goyah oleh pergulatan global. Menurut Zulkifli, isi dan substansi haluan negara harus menegaskan bahwa sumber daya alam memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat. “Kita diamanatkan bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang dan jembatan emas menuju cita-cita proklamasi. Tapi sampai kapan kita berada di gerbang dan jembatan itu? Kita butuh haluan negara yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk mencapai cita-cita itu. Agar kita tak jalan di tempat, tak tersesat,” papar Zulkifli. Menurutnya Indonesia memerlukan haluan penyelenggaraan negara yang akan menjadi pedoman dan arahan dasar dalam bernegara. “Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak mari kita duduk bersama untuk merumuskan haluan negara itu. Haluan negara untuk memenuhi janji kebangsaan kita: kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,”  kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

50 total views, no views today

KPK: 90 Persen Korupsi Akibat Kolaborasi Pengusaha-Penguasa

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta,€‹Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sekitar 90 persen kasus korupsi terjadi karena kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Oleh karena itu, lembaga a KPK-1 ntikorupsi tersebut kemarin membuat kesepakatan dengan sejumlah instasi pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka mence g ah korupsi di sektor swasta. Selain itu, juga dalam rangka ​​mewujudkan pembangunan praktik bisnis yang berintegritas. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dibuatnya kesepakatan tersebut disebabkan oleh tingginya angka korupsi yang melibatkan sektor swasta. KPK menilai ada keterkaitan yang kuat antara pengusaha dengan penyelenggara negara dalam setiap praktik bisnis. “Korupsi 90 persen lebih itu terjadi karena adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa,” ujar Alexander saat memberikan ketera ngannya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/8). Alexander menuturkan ada lima sektor bisnis yang menjadi perhatian KPK dalam kerjasama tersebut, yaitu kesehatan, minyak dan gas (migas), kehutanan, infrastruktur, dan pangan. Kelima sektor itu dinilai sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dia menyampaikan penyebab korupsi di lima sektor tersebut adalah akibat dari buruknya birokrasi. Alexander menuturkan akibat buruknya birokrasi menyebabkan kalangan pengusaha kerap melakukan jalan pintas dengan menyuap penyelenggara negara agar bisnis berjalan lancar. “Yang banyak mengeluh di sektor kehutanan. Misalnya dalam mengurus perizinan belum jelas dan tidak ada kepastian dari pemerintah,” ujarnya. Lebih lanjut, dia mengkritisi soal belum adanya tranparansi dari instasi terkait dalam memberikan pelayanan bagi pelaku usaha. Alexander menyatakan pihaknya melihat pelbagai instansi belum mempublikasikan mengenai beberapa hal teknis, seperti prosedur, syarat, dan biaya. Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia Budi Prasetio menuturkan korupsi yang melibatkan sektor swasta terjadi karena belum diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Dia menuturkan hal tersebut merupakan acuan utama untuk mewujudkan integritas dalam berbisnis. Dia mencontohkan tata kelola yang baik di antaranya adalah penerapan katalog elektronik dalam pengadaan barang. Budi mengatak an e-katalog telah berhasil membuat oknum tidak bisa melakukan penggelembungan harga barang yang berujung pada kerugian negara. “Kami juga meminta pelaku usaha menerapkan kode etik dari perusahaan yang in linedengan good corporate governance. Semua akan berjalan baik kalau semua menerapkan hal itu,” ujar Budi.

41 total views, no views today

Surat Edaran Larangan ASN Bermain Pokemon Go

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - Demam game Pokemon Go akhir-akhir ini menjadi perhatian Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi. Kementerian PANRB menerbitkan surat edaran. Surat edaran itu sebagai be SURAT MENPAN LARANGAN MAIN POKEMAN ntu k kew aspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah. Isinya tentang larangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memainkan game virtual berbasis Global Positioning System (GPS) di lingkungan instansi pemerintah. Surat tersebut bernomor B/2555/M.PANRB/07/2016, yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2016. Dalam surat tersebut, Yuddy secara tegas m emberitahukan kepada seluruh pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang para ASN bermain game virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu ia meminta juga agar para Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing satuan kerja untuk melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya. “Saat ini kita melakukan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, tentunya para aparatur negara mengerti karena kita tidak mungkin membahayakan stabilitas negara untuk resiko sekecil apapun,” ujarnya, Kamis (21/7). Untuk itu para aparatur negara dapat m engayomi larangan untuk bermain game virtual berbasis GPS di seluruh lingkungan instansi pemerintah,” tambahnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, selain u ntuk menjaga keamanan dan rahasia negara, larangan ini juga dikeluarkan untuk menjaga produktivitas kerja dan meningkatkan disiplin  para ASN. Sehingga kualitas pelayanan publik dapat terjaga. Untuk itu Politikus Hanura ini berharap agar edaran ini dapat menjadi pedoman bagi ASN dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai abdi negara dan masyarakat. Surat Edaran Menteri PANRB ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekret ariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, serta tembusan Surat Menteri PANRB ini disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden. Seperti diketahui, demam game Pokemon Go saat ini sedang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Banyak orang dari kalangan anak-anak hingga dewasa telah terobsesi untuk memainkan game ciptaan John Hanke ini, termasuk kalangan ASN.

169 total views, no views today

Menhan: Program Bela Negara 70 Persen di Kelas

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

  7742bb86-0002-46d6-b1b9-e57cc947639d_169 Jakarta - Program bela negara yang digagas  oleh Kementerian Pertahanan telah dimulai. Menhan Ryamizard Ryacudu menegaskan program tersebut bukanlah wajib militer, namun lebih mengarah pada soft skill. Program bela negara digelar selama sebulan di berbagai lokasi pelatihan milik Kemhan atau di Pemda-pemda. Para kader akan mendapat pendidikan yang didominasi dilakukan di kelas. “70% di kelas, 30% di lapangan. Kurikulum di kelas itu ada yang tertutup, ada yang di luar kelas seperti di bawah pohon,” kata Ryamizard. Sementara pendidikan di lapangan mencakup baris-berbaris, P3K, penanggulangan bencana, dan sebagainya. Mereka juga dilatih bagaimana menghadapi kondisi darurat. Kabadiklat Kemhan Mayjen Hartind Asrin menjelaskan kurikulum Bela Nega ra terbagi dalam 3 hal yakni dasar, inti dan tambahan. Kurikulum dasar terkait kebangsaan seperti sejarah kebangsaan dan kepemimpinan. “Juga ada simulasi semisal terjadi sebuah perampokan bagaimana melaporkan 5W1H itu akan disampaikan oleh pembina. Jadi tidak membosankan tidak seperti materi dikelas,” kata Hartind. Materi di dalam kelas juga diisi dengan berbagai dis kusi umum. Pengetahuan Sistem Pertahanan dan Keamanan (Sishankam) juga akan dimasukkan dalam materi kelas. “Secara umum materinya sama dengan TNI tapi cara metodenya berbeda, sesuai dengan peserta didik yang akan dibina,” ujarnya. Kemudian untuk kurikulum inti, ada 5 nilai yang Para peserta juga diajarkan untuk terus disiplin. Kedisiplinan ini dimulai dari hal-hal kecil seperti rajin bangun pagi dan tepat waktu dalam melaksanakan aktifitas berikutnya. Kemudian untuk kurikulum tambahan disesuaikan dengan kearifan lokal. diajarkan. Nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan lingkungan, pekerjaan dan pendidikan masing-masing. “Inti pertama adalah cinta tanah air, kedua rela berkorban terhadap bangsa dan negara, dan yakin pada ideologi negara,” katanya.

26 total views, no views today

PNS Bakal Dapat THR Mulai Tahun 2016

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

d0ca2444-3c98-4319-9064-ebb949d29975_169 Hal tersebut disampaikan Bambang pada keterangan resmi mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Bambang mengatakan dengan diberikannya THR tersebut, penghasilan bersih atau ‘take home pay’ PNS dalam satu tahun akan jauh lebih meningkat dibanding 2015. Sebelum kebijakan pemberian THR ini, pemerintah memberlakukan kenaikan gaji PNS yang salah satu indikatornya berdasarkan laju inflasi. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan seiring diberikannya THR kepada PNS ini, pada 2016 pemerintah tidak akan menaikkan gaji pokok PNS. Kebijakan meniadakan kenaikan gaji dan menggantinya dengan THR ini, kata Askolani, akan berdampak positif secara jangka panjang terhadap penghasilan yang diterima PNS. Sebab, jika masih mengandalkan kenaikan gaji, PNS akan tetap mendapat potongan dari biaya Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola PT. Taspen. Berkaca dari pengalaman, ujar Askolani, dengan kenaikan gaji pokok, kerap terjadi kekurangan dana iuran kepada PT. Taspen. Akibatnya, pemerintah yang menanggung kekurangan dana itu. “Oleh karena itu dengan ditiadakannya kenaikan gaji pokok ini juga akan membantu mengurangi beban risiko fiskal pemerintah. Misalnya, dalam 5 tahun ada ‘unfunded’ Rp3 triliun-Rp5 triliun. Itu kita cicil ke Taspen supaya uang pensiunan PNS tidak berkurang. Itulah dampaknya kalau gaji pokok naik,” jelasnya.

34 total views, no views today

KPU tetapkan 852 pasangan calon kepala daerah mulai 24 Agustus

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakartakpu-tetapkan-852-pasangan-calon-kepala-daerah-mulai-24-agustus-rev-1Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan sebanyak empat daerah gagal mengikuti pilkada serentak pada 9 Desember 2015 karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Daerah itu adalah Mataram, Timor Tengah Utara, Blitar, dan Tasikmalaya. Sedangkan penetapan calon akan dilakukan mulai 24 Agustus. Anggota KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan, untuk empat daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, pilkada akan diundur hingga tahun 2017 sesuai PKPU 15/2015. Hingga pendaftaran ditutup Selasa (11/8) sore, ada 852 pasangan calon yang telah mendaftarkan diri. Hadar menjelaskan, proses penetapan calon akan dibedakan sesuai ketentuan PKPU yakni untuk yang mendaftar sesuai jadwal akan ditetapkan pada 24 Agustus, sedangkan bagi daerah yang mengalami pendaftaran ulang akan ditetapkan pada 30 Agustus 2015. “Setelah ditutup hari ini, semua pasangan calon akan mengikuti tes kesehatan dan proses verifikasi dokumen. Tentu. Hal ini berbeda di mana yang daftar sesuai jadwal akan ditetapkan pada 24 Agustus sedangkan yang mendaftar pada proses pendaftaran kembali akan ditetapkan pada 30 Agustus,” terang Hadar dalam konferensi pers di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol,Jakarta, Selasa (11/8). Sementara itu, lanjut dia, untuk Kota Denpasar yang mengalami sedikit persoalan, KPU memberikan sepenuhnya kewenangan kepada KPUD Denpasar untuk menyelidiki berkas dari salah satu pasangan calon yang sempat menarik diri dengan menyatakan tidak dapat melengkapi dokumen. Jika Pasangan I Ketut Suwandhi dan I Made Arjaya masih dinyatakan lolos, maka penetapan akan mengikuti tahap kedua yakni pada 18 September. Namun jika secara resmi dinyatakan mundur maka Pilkda Kota Denpasar akan ditunda ke 2017 bersama 4 daerah lainnya. Namun demikian, kata Hadar, bagi daerah yang hanya memiliki 2 pasangan calon dari yang mendaftar sesuai jadwal, setelah penetapan pada 24 Agustus, dari proses verifikasi dokumen dinyatakan salah satu tidak lolos maka KPUD akan membuka kembali jadwal tiga hari pendaftaran setelah tiga hari jeda. Calon yang diterima dari pendaftaran ulang tersebut akan ditetapkan pada 18 September 2015. “Jika tanggal 24 pas penetapan ternyata ada pasangan calon di daerah kurang dari dua akan ada buka lagi pendaftaran. Jadwalnya setelah tiga hari jeda baru tiga hari pendaftaran. Penetapan akan dilakukan 18 September. Pemungutan tetap serentak 9 Desember,” jelas Hadar. Diketahui, setelah resmi ditutup pada 26 Juli lalu dari jadwal awal, terdapat 7 daerah yang memiliki calon tunggal. KPU pun membuka kembali dua kali masa pendaftaran yakni pada periode pertama 1-3 Agustus dan periode kedua 9-11 Agustus. Pada periode awal 1-3 Agustus tak ada satupun yang mendaftar. Baru pada tahap kedua 9-11 Agustus, sudah ada tiga pasangan calon yang mendatar yakni Pacitan (10 Agustus) dan menyusul Kota Surabaya dan Kota Samarinda (11 Agustus).

8 total views, no views today

Reshuffle Kabinet: 5 Menteri Dicopot, 1 Geser?

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - Presiden Jokowi dipastikan akan mengumumkan reshufflekabinet kerja pada Rabu (12/8/2015) siang ini. Ada lima menteri yang akan dicopot orang nomor nomor satu di Indonesia itu, sementara satu 070095800_1414492611-jokowi-kabinet-aji-141028-3   orang digeser. “Betul siang akan diumumkan tapi saya tidak tahu jam dan tempatnya karena sering berubah-berubah,” kata Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi saat dihubungiLiputan6.com, Rabu (12/8/2015) Sofyan meneybutkan enam menteri ya ng akan reshuffle yang tiga menteri koordinator, kemudian Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. “Dari tiga Menko, hanya Sofyan Djalil yang dig eser ke posisi lain. Selebihnya semua diganti,” katanya. Sekadar informasi, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tadi malam memang sempat melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan dengan para menteri. Jajaran menteri yang dipanggil, yakni Menko Perekonomian Sofyan Djalil , Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Maritim Indroyono Soesilo. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Menurut Sofyan, posisi Sofyan Djalil akan diga ntikan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Sedangkan Sofyan Djalil akan digeser ke Bappenas menggantikan Andrinof. Saat dikonfirmasi alasan di balik reshuffle, Sofyan ogah berkomentar.  ”Saya tidak mau komentar karena itu wewenang presiden,” kata dia.

5 total views, no views today

Indriyanto: Revisi Undang-Undang melemahkan sekaligus kerdilkan KPK

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta, indriyanto-revisi-undang-undang-melemahkan-sekaligus-kerdilkan-kpkKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai revisi Undang-Undang (UU) KPK yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Polegnas) tahun 2015 merupakan bentuk pelemahan KPK. Bahkan, revisi itu dianggap mengkerdilkan lembaga antirasuah. “Saya belum paham dengan revisi UU KPK yang datangnya dari inisiatif DPR, yang tampaknya justru akan ‘melemahkan’ bahkan ‘mengkerdilkan’ atau mereduksi kewenangan KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji menanggapi sikap DPR maupun pemerintah yang ngotot merevisi UU KPK, saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Rabu (17/6). Indriyanto mengatakan, sebaiknya pemerintah mau menunda revisi UU KPK. Dia pun berharap pemerintah mengajak pimpinan KPK untuk berdialog terkait hal tersebut. Hal senada pun disampaikan Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP. Johan menyatakan revisi itu diusulkan hanya untuk mengurangi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Sehingga menurut Johan, upaya revisi UU KPK mempertegas kepada publik kalau pelemahan KPK memang sedang dilakukan pemerintah. “Jika tujuan merevisi UU KPK dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan Penuntutan dan juga mereduksi kewenangan Penyadapan, maka persepsi publik bahwa ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK sekaligus upaya pemberantasan korupsi menjadi nyata adanya,” ujar Johan. Kendati demikian, Johan mengaku kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berkhianat pada janjinya untuk memperkuat fungsi KPK. “Karena itu saya yakin juga pemerintah tidak menyetujui upaya revisi UU KPK dengan menghilangkan kewenangan penuntutan dan mereduksi kewenangan penyadapan” tandas Johan. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional 2015. Poin-poin yang menjadi sorotan dalam revisi tersebut antara lain kewenangan penyadapan agar hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses projustisia, kewenangan penuntutan yang disenergikan dengan Kejaksaan Agung, Dewan Pengawas, pengaturan terkait pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan serta pengatuan kolektif kolegial.

6 total views, no views today

Kebut revisi, UU MD3 masuk Prolegnas 2015

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta. kebut-revisi-uu-md3-masuk-prolegnas-2015Sejumlah persoalan muncul saat DPR hendak merevisi UU No 17 Tahun 2014 tentang UU MD3. Salah satunya soal aturan di UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan revisi bisa dilakukan tanpa melalui Prolegnas jika memenuhi unsur kebutuhan yang mendesak. Wakil Ketua Baleg DPR Saan Mustopa mengatakan, soal pembahasan revisi UU MD3 tidak bisa dibahas hanya dengan DPR melainkan bersama pemerintah dan DPD. Dia menilai, pemerintah juga masih butuh waktu membahas hal ini, khususnya terkait prolegnas. “Kami di DPR prinsipnya karena sudah akumulasi masukan komisi, kami sudah minta daftar draf RUU yang mau dimasukkan ke Prolegnas. Draf UU yang akan mereka masukkan. Kami juga sudah meminta masukan dari masyarakat, dari publik, KHN, Komnas HAM, PSHK. Kami sudah siap pada prinsipnya untuk bahas Prolegnas,” ujar Saan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/12). Saan mengusulkan, untuk mempercepat waktu agar pembahasan segera selesai sebaiknya memasukkan revisi UU MD3 dalam prolegnas dibahas belakangan. Sementara substansi pembahasan revisi dilakukan lebih dulu. “Terkait UU MD3, kita ingin bahwa sebelum Prolegnas dibahas ini tetap diselesaikan, tapi revisi UU MD3 menjadi bagian dari Prolegnas. Tidak terpisah. Jadi nanti itu kita masukkan dalam Prolegnas, tapi nanti, belakangan. Kalau gitu bisa. Tapi kalau nunggu Prolegnas disusun baru revisi, itu yang masalah. Tapi kalau ini dibahas dulu dan kita masukkan di Prolegnas 2015, itu tidak ada masalah,” jelas Saan. Dia menilai, cara seperti ini tidak melanggar aturan. Menurut dia, UU bisa dibahas meski di luar Prolegnas. Walaupun UU itu harus masuk dalam unsur kebutuhan yang mendesak. “Kan dijamin di pasal 23, bisa di luar Prolegnas. Jadi ini tetap bagian dari sebuah Prolegnas, tapi dibahas di luar Prolegnas karena belum kita bahas. Ini kan ada kebutuhan penting bahwa kita ingin DPR secepatnya solid dan bekerja dalam suasana kompak,” terang dia.

5 total views, no views today

MK diharapkan tetap objektif putuskan perkara PHPU

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

MKJakarta. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014, diharapkan tetap objektif dan tidak memihak. “Putusan yang dikeluarkan Majelis MK pada hari Kamis (21/8) harus tetap menunjukkan rasa adil dan tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Pakar Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Pedastaren Tarigan,SH, di Medan, Selasa. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara, menurut dia, harus tetap memperlihatkan kewibawaan yang tinggi, kejujuran, kebenaran, dan tidak terpengaruh dengan pihak manapun juga dalam mengeluarkan keputusan perkara yang sedang ditangani. “Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memeriksa perkara PHPU tersebut harus tetap tegas dan adil,” ucap Pedastaren. Selain itu, Majelis MK jangan mau dipengaruhi atau diintervensi oleh siapapun juga, yang dianggap memiliki kepentingan dalam perkara PHPU tersebut. “Kalau sampai hal ini terjadi, maka wibawa dan citra MK sebagai lembaga tertinggi tidak akan dihargai atau dihormati oleh masyarakat,” ujarnya. Apalagi, kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), masyarakat sangat menginginkan perkara PHPU itu, diputuskan secara adil dan tidak ada kepentingan dengan pihak-pihak lain. “Majelis MK tetap menjadi perhatian bagi masyarakat di tanah air, dalam memeriksa, menyidangkan dan memutuskan sidang perkara PHPU, dan tetap berada di koridor hukum yang berlaku, serta jangan sampai salah langkah,” kata Pedastaren. MK menggelar sidang perdana perkara PHPU Pilpres 2014 yang dimohonkan oleh pihak Prabowo-Hatta dengan menggugat keputusan KPU Nomor SK 536/Kpts/KPU/Tahun 2014. Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang dikeluarkan oleh KPU pada Selasa (22/7) lalu. KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 dengan perolehan suara 70.997.883 atau 53,15 persen dari total suara sah nasional 133.574.277. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta meraih suara 62.576.444 atau 46,85 persen dari total suara sah nasional. Dengan demikian, selisih suara antara kedua pasangan adalah 8.421.389 suara.

9 total views, no views today

KPK tunggu vonis Anas untuk kaitkan Fahri Hamzah

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu putusan persidangan Anas Urbaningrum untuk menindaklanjuti kesaksian Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis terkait adanya pemberian 25 ribu dolar AS kepada Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah. “Bagi KPK biar selesai se4931KPKmua prosesnya dan fakta-fakta persidangan ini semua biar bisa dikumpulkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dulu. Kami juga punyacourt monitoring di sana,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu. Menurut dia, KPK sesungguhnya dapat langsung menindaklanjuti keterangan Yulianis dalam persidangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, asalkan sudah terpenuhi dua alat bukti yang menguatkan guna menggugat wakil sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah. “Kata kuncinya dua alat bukti yang bisa membutktikan unsur-unsur terjadinya tindak pidananya ada atau tidak. Poin petingnya di situ. Kalau dalam kasus Anas ini memang masih ada hal-hal lain yang belum lengkap,” kata Bambang. Dengan demikian, menurut dia, sikap KPK terhadap keterangan Yulianis itu akan ditentukan setelah seluruh proses dalam persidangan selesai, termasuk pendalaman terhadap nama-nama lainnya yang kemungkinan akan muncul dalam persidangan. “Informasi itu akan menjadi informasi penting bagi KPK, namun sekarang kami masih belum bisa mengambil sikap sebelum melihat konteksnya. Keterangan itu juga tentu tidak dapat berdiri sendiri,” katanya. Yulianis dalam persidangan terdakwa perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam proses perencanaan Hambalang, Anas Urbaningrum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/8), bersaksi sempat menyebut nama Fahri Hamzah sebagai salah seorang penerima uang senilai 25 ribu dolar AS atau setara Rp 292 juta dari Nazaruddin.

6 total views, no views today

Kategori

    No posts found in this category