Reshuffle Kabinet: 5 Menteri Dicopot, 1 Geser?

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - Presiden Jokowi dipastikan akan mengumumkan reshufflekabinet kerja pada Rabu (12/8/2015) siang ini. Ada lima menteri yang akan dicopot orang nomor nomor satu di Indonesia itu, sementara satu 070095800_1414492611-jokowi-kabinet-aji-141028-3   orang digeser. “Betul siang akan diumumkan tapi saya tidak tahu jam dan tempatnya karena sering berubah-berubah,” kata Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi saat dihubungiLiputan6.com, Rabu (12/8/2015) Sofyan meneybutkan enam menteri ya ng akan reshuffle yang tiga menteri koordinator, kemudian Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. “Dari tiga Menko, hanya Sofyan Djalil yang dig eser ke posisi lain. Selebihnya semua diganti,” katanya. Sekadar informasi, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tadi malam memang sempat melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan dengan para menteri. Jajaran menteri yang dipanggil, yakni Menko Perekonomian Sofyan Djalil , Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Maritim Indroyono Soesilo. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Menurut Sofyan, posisi Sofyan Djalil akan diga ntikan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Sedangkan Sofyan Djalil akan digeser ke Bappenas menggantikan Andrinof. Saat dikonfirmasi alasan di balik reshuffle, Sofyan ogah berkomentar.  ”Saya tidak mau komentar karena itu wewenang presiden,” kata dia.

21 total views, 1 views today

Indriyanto: Revisi Undang-Undang melemahkan sekaligus kerdilkan KPK

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta, indriyanto-revisi-undang-undang-melemahkan-sekaligus-kerdilkan-kpkKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai revisi Undang-Undang (UU) KPK yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Polegnas) tahun 2015 merupakan bentuk pelemahan KPK. Bahkan, revisi itu dianggap mengkerdilkan lembaga antirasuah. “Saya belum paham dengan revisi UU KPK yang datangnya dari inisiatif DPR, yang tampaknya justru akan ‘melemahkan’ bahkan ‘mengkerdilkan’ atau mereduksi kewenangan KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji menanggapi sikap DPR maupun pemerintah yang ngotot merevisi UU KPK, saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Rabu (17/6). Indriyanto mengatakan, sebaiknya pemerintah mau menunda revisi UU KPK. Dia pun berharap pemerintah mengajak pimpinan KPK untuk berdialog terkait hal tersebut. Hal senada pun disampaikan Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP. Johan menyatakan revisi itu diusulkan hanya untuk mengurangi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Sehingga menurut Johan, upaya revisi UU KPK mempertegas kepada publik kalau pelemahan KPK memang sedang dilakukan pemerintah. “Jika tujuan merevisi UU KPK dimaksudkan untuk menghilangkan kewenangan Penuntutan dan juga mereduksi kewenangan Penyadapan, maka persepsi publik bahwa ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK sekaligus upaya pemberantasan korupsi menjadi nyata adanya,” ujar Johan. Kendati demikian, Johan mengaku kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berkhianat pada janjinya untuk memperkuat fungsi KPK. “Karena itu saya yakin juga pemerintah tidak menyetujui upaya revisi UU KPK dengan menghilangkan kewenangan penuntutan dan mereduksi kewenangan penyadapan” tandas Johan. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional 2015. Poin-poin yang menjadi sorotan dalam revisi tersebut antara lain kewenangan penyadapan agar hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses projustisia, kewenangan penuntutan yang disenergikan dengan Kejaksaan Agung, Dewan Pengawas, pengaturan terkait pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan serta pengatuan kolektif kolegial.

16 total views, no views today

Kebut revisi, UU MD3 masuk Prolegnas 2015

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta. kebut-revisi-uu-md3-masuk-prolegnas-2015Sejumlah persoalan muncul saat DPR hendak merevisi UU No 17 Tahun 2014 tentang UU MD3. Salah satunya soal aturan di UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan revisi bisa dilakukan tanpa melalui Prolegnas jika memenuhi unsur kebutuhan yang mendesak. Wakil Ketua Baleg DPR Saan Mustopa mengatakan, soal pembahasan revisi UU MD3 tidak bisa dibahas hanya dengan DPR melainkan bersama pemerintah dan DPD. Dia menilai, pemerintah juga masih butuh waktu membahas hal ini, khususnya terkait prolegnas. “Kami di DPR prinsipnya karena sudah akumulasi masukan komisi, kami sudah minta daftar draf RUU yang mau dimasukkan ke Prolegnas. Draf UU yang akan mereka masukkan. Kami juga sudah meminta masukan dari masyarakat, dari publik, KHN, Komnas HAM, PSHK. Kami sudah siap pada prinsipnya untuk bahas Prolegnas,” ujar Saan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/12). Saan mengusulkan, untuk mempercepat waktu agar pembahasan segera selesai sebaiknya memasukkan revisi UU MD3 dalam prolegnas dibahas belakangan. Sementara substansi pembahasan revisi dilakukan lebih dulu. “Terkait UU MD3, kita ingin bahwa sebelum Prolegnas dibahas ini tetap diselesaikan, tapi revisi UU MD3 menjadi bagian dari Prolegnas. Tidak terpisah. Jadi nanti itu kita masukkan dalam Prolegnas, tapi nanti, belakangan. Kalau gitu bisa. Tapi kalau nunggu Prolegnas disusun baru revisi, itu yang masalah. Tapi kalau ini dibahas dulu dan kita masukkan di Prolegnas 2015, itu tidak ada masalah,” jelas Saan. Dia menilai, cara seperti ini tidak melanggar aturan. Menurut dia, UU bisa dibahas meski di luar Prolegnas. Walaupun UU itu harus masuk dalam unsur kebutuhan yang mendesak. “Kan dijamin di pasal 23, bisa di luar Prolegnas. Jadi ini tetap bagian dari sebuah Prolegnas, tapi dibahas di luar Prolegnas karena belum kita bahas. Ini kan ada kebutuhan penting bahwa kita ingin DPR secepatnya solid dan bekerja dalam suasana kompak,” terang dia.

22 total views, 1 views today

MK diharapkan tetap objektif putuskan perkara PHPU

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

MKJakarta. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014, diharapkan tetap objektif dan tidak memihak. “Putusan yang dikeluarkan Majelis MK pada hari Kamis (21/8) harus tetap menunjukkan rasa adil dan tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Pakar Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Pedastaren Tarigan,SH, di Medan, Selasa. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara, menurut dia, harus tetap memperlihatkan kewibawaan yang tinggi, kejujuran, kebenaran, dan tidak terpengaruh dengan pihak manapun juga dalam mengeluarkan keputusan perkara yang sedang ditangani. “Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memeriksa perkara PHPU tersebut harus tetap tegas dan adil,” ucap Pedastaren. Selain itu, Majelis MK jangan mau dipengaruhi atau diintervensi oleh siapapun juga, yang dianggap memiliki kepentingan dalam perkara PHPU tersebut. “Kalau sampai hal ini terjadi, maka wibawa dan citra MK sebagai lembaga tertinggi tidak akan dihargai atau dihormati oleh masyarakat,” ujarnya. Apalagi, kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), masyarakat sangat menginginkan perkara PHPU itu, diputuskan secara adil dan tidak ada kepentingan dengan pihak-pihak lain. “Majelis MK tetap menjadi perhatian bagi masyarakat di tanah air, dalam memeriksa, menyidangkan dan memutuskan sidang perkara PHPU, dan tetap berada di koridor hukum yang berlaku, serta jangan sampai salah langkah,” kata Pedastaren. MK menggelar sidang perdana perkara PHPU Pilpres 2014 yang dimohonkan oleh pihak Prabowo-Hatta dengan menggugat keputusan KPU Nomor SK 536/Kpts/KPU/Tahun 2014. Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang dikeluarkan oleh KPU pada Selasa (22/7) lalu. KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 dengan perolehan suara 70.997.883 atau 53,15 persen dari total suara sah nasional 133.574.277. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta meraih suara 62.576.444 atau 46,85 persen dari total suara sah nasional. Dengan demikian, selisih suara antara kedua pasangan adalah 8.421.389 suara.

17 total views, no views today

KPK tunggu vonis Anas untuk kaitkan Fahri Hamzah

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu putusan persidangan Anas Urbaningrum untuk menindaklanjuti kesaksian Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis terkait adanya pemberian 25 ribu dolar AS kepada Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah. “Bagi KPK biar selesai se4931KPKmua prosesnya dan fakta-fakta persidangan ini semua biar bisa dikumpulkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dulu. Kami juga punyacourt monitoring di sana,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu. Menurut dia, KPK sesungguhnya dapat langsung menindaklanjuti keterangan Yulianis dalam persidangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, asalkan sudah terpenuhi dua alat bukti yang menguatkan guna menggugat wakil sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah. “Kata kuncinya dua alat bukti yang bisa membutktikan unsur-unsur terjadinya tindak pidananya ada atau tidak. Poin petingnya di situ. Kalau dalam kasus Anas ini memang masih ada hal-hal lain yang belum lengkap,” kata Bambang. Dengan demikian, menurut dia, sikap KPK terhadap keterangan Yulianis itu akan ditentukan setelah seluruh proses dalam persidangan selesai, termasuk pendalaman terhadap nama-nama lainnya yang kemungkinan akan muncul dalam persidangan. “Informasi itu akan menjadi informasi penting bagi KPK, namun sekarang kami masih belum bisa mengambil sikap sebelum melihat konteksnya. Keterangan itu juga tentu tidak dapat berdiri sendiri,” katanya. Yulianis dalam persidangan terdakwa perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam proses perencanaan Hambalang, Anas Urbaningrum, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/8), bersaksi sempat menyebut nama Fahri Hamzah sebagai salah seorang penerima uang senilai 25 ribu dolar AS atau setara Rp 292 juta dari Nazaruddin.

19 total views, 1 views today

ICW ANDIL DALAM SELEKSI KASN

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

ICW (Indonesia Corruption Work) ikut andil dalam tahap seleksi 17 anggota calon KASN yang akan diajukan kepada Presiden untuk memilih tujuh diantaranya. Hal ini dilakukan oleh ICW yang bekerjasama dengan pihak Partnership for Governance Reform untuk mewujudkan anggota KASN yang bersih, bersih dari korupsi khususnya dan tidak terkait dengan partai politik manapun. Anggota KASN yang telah terpilih saat ini masih harus mengikuti tahap selanjutnya yaitu untuk seleksi menjadi 14 anggota dan diserahkan kepada Presiden untuk di seleksi kembali. Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki tugas untuk mengawasi kinerja para pegawai aparatur sipil Negara yang akan langsung melapor kepada Presiden. KASN merupakan lembaga independen yang bertempat di pemerintahan pusat dan tidak ada di daerah-daerah. Bukan hal yang mudah mencari kandidat yang terbaik untuk pemerintah. Sehingga terciptalah tracking atau rekam jejak yang dilakukan oleh ICW. Tracking ini meliputi segala hal yang berhubungan dengan 17 kandidat. Memang pada saat ini baru 15 kandidat yang telah di tracking dan masih ada 2 lagi. Dan hasil menunjukan secara umum semuanya baik-baik saja dan belum ada yang terindikasi kasus korupsi. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW menambahkan, kandidat KASN tidak pernah ada yang tersandung kasus pidana namun ada beberapa kandidat yang dekat dengan ormas yang berhubungan langsung dengan partai politik, sehingga Panitia Seleksi harus berhati-hati dalam menentukan kandidat yang tepilih. Jika tidak, tujuan pengawasan terhadap ASN tidak akan berjalan dengan baik (tidak netral). Proses ini tidak main-main, untuk melakukan rekam jejak terhap calon anggota KASN itu, ICW telah mendatangi keluarga terdekat dari para calon yang ada di luar daerah seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Makassar untuk melakukan wawancara. Masalah yang ditemukan di lapangan adalah adanya beberapa calon yang dekat dengan kolega, bermasalah dengan kesehatannya, dan ada yang belum memberikan informasi tentang data diri dan sampai-sampai ada yang belum menyetorkan laporan harta kekayaannya. KASN yang telah terpilih ini awalnya telah diseleksi dari 33 kandidat, dan sebelumnya telah melakukan tes wawancara. Dwi Joko Widiyanto selaku Project Manager CSO yang mendampingi pihak ICW mengatakan, rekam jejak ini meliputi kekayaan, kedinasan dan perilaku. Kekayaan memang menjadi tujuan yang paling diperhatikan dalam hal ini, termasuk asal-usul kekayaan dan sumber penghasilan. Pada proses penyelidikan terhadap harta kekayaan memungkinkan untuk memeriksa kekayaan keluarga terdekat seperti istri dan anak. Cara apapun yang terbaik memang harus dilakukan termasuk rekam jejak ini, karena hal ini akan memberikan dasar atau pondasi sebelum para calon benar-benar menjadi anggota KASN. Jangan sampai hal-hal negatif terjadi setelah seleksi selesai dan memulai untuk melakukan kinerja, karena ini yang akan sangat membahayakan. (ASN CPNS / AN)

20 total views, no views today

9 Calon Hakim MK Dinilai Belum Ada yang Berkualitas

Written by on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - Memasuki hari ke 2, Komisi III DPR dan Tim Pakar kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). 5 Dari 11 calon Hakimuji-calon-hakim-mk--140305aa Konstitusi pada Selasa 4 Maret kemarin, diuji wawasannya tentang kenegaraan dan hukum. Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Rabu (5/3/2014), calon Hakim Konstitusi yang diuji kemarin di antaranya ada seorang Praktisi Hukum, Franz Astani dan Mantan Dirjen Perundangan Kementrian Hukum dan HAM, Wahidudin Adam. Sayangnya Tim Pakar dan Anggota Komisi III DPR menilai hingga hari kedua pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ini, belum ada calon hakim yang memenuhi kualifikasi sebagai Hakim Konstitusi. 1 Hari sebelumnya, 4 kandidat Hakim Konstitusi juga lebih dulu telah dicecar dan dikritik dengan sejumlah pertanyaan. Sejak 3 hingga 5 Maret 2014, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan 11 calon Hakim Konstitusi untuk memilih 2 hakim pengganti Haryono yang memasuki masa pensiun bulan depan dan Akil Mochtar yang tersangkut kasus hukum. Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan lengkap dengan jumlah 9 orang untuk menghadapi pemilu 2014.  

9 total views, 1 views today

Revisi KUHP dan KUHAP, MA Lebih Dirugikan Dibanding KPK

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - Revisi KUHAP terus menuai pro kontra. Jika ditelisik lebih jauh, maka Mahkamah Agung (MA) dinilai lebih dirugikan dibandingkan KPK. bukukuhp1okarisaputra “Dengan revisi KUHP dan KUHAP, MA lebih dirugikan dibanding KPK,” kata Ketua Ikatan Hakim (Ikahi) cabang MA, Gayus Lumbuun kepada detikcom, Senin (3/3/2014). Menurut hakim agung tersebut, pasal-pasal baru yang ada pada RUU KUHP dan KUHAP yang dianggap melemahkan KPK tidak menjadikan hal yang prinsipil bagi peran KPK sebagai lembaga yang menggunakan aturan hukum khusus dgn kewenangannya secara khusus. Seperti kewenangan untuk penyadapan, penyitaan, pengambilalihan perkara dari lem baga penegak hukum lain yang sedang mengusut sebuah perkara apabila dianggap tidak maksimal dan wewenang-wewenang lain yang dimiliki KPK. “Sebagaimana tertuang pada UU yang secara khusus memberikan wewenang-wewenang sebagai aturan hukum khusus. Hal tersebut juga ditegaskan pada pasal 63 ayat 2 KUHP (lama) yang menegaskan bahwa ‘Kalau bagi suatu perb uatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan’,” ucap Gayus. Hal tersebut sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis. Dengan tidak meminta menunda proses revisi KUHP dan KUHAP maka KPK cukup meminta pasal 63 ayat 2 tersebut tetap diberlakukan. Atau akan lebih kuat apabila hal tersebut ditempatkan pada aturan peralihan KUHP dan KUHAP yang baru. Lebih lanjut Gayus mengatakan, sementara MA perlu mengingatkan DPR dan Pemerintah agar memperhatikan pasal-pasal pada RUU yang mengurangi wewenang MA. Seperti pada pasal 250 ayat 3 yang menyatakan ’Dalam memberikan koreksi terhadap pengadilan di bawahnya dengan memberikan hukuman lebih tinggi berkaitan apabila suatu perbuatan pidana yang didakwakan tidak dengan dakwaan tunggal tetapi dakwaan aternatif atau subsidairitas yang akan mengubah penjatuhan pidana karena adanya pengenaan pasal yang berbeda’. “Juga Pasal 84 tentang putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi,” cetus Gayus. Hal-hal di atas merupakan contoh pasal yang akan menimbulkan kesulitan MA dalam memberikan putusan dengan memeriksa ulang sebagai bentuk koreksi penerapan hukum. “MA sebagai judex juris memberikan putusan akhir demi hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan,” pungkasnya.

14 total views, 1 views today

Indonesia perlu ubah pola anggaran antisipasi bencana

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta – Republik Indonesia dan Jepang memiliki kemiripan dalam hal kerapnya kedua negara tersebut terkena bencana alam, sebab secara geografis keduanya terletak di kawasan rentan bencana alam. Namun untuk masalah antisipasi terhadap fenomena bencana alam, Indonesia masih belum meniru pola Jepang terkait alokasi jumlah dana untuk mengantisipasi bencana alam. “Negara Jepang dalam mengatasi banjir mengalokasikan dana APBN-nya sebesar 0,47 persen dari total anggaran pendapatan. Sementara Indonesia hanya 0,24 persen dari APBN,” kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan, di Jakarta, Senin. Bahkan, lanjutnya, pemerintah Jepang pada tahun 1960-an ketika sedang mengatasi permasalahan banjir di negara tersebut pernah mengalokasikan dana hingga 6,7 persen dari APBN. Padahal, menurut Mohammad Hasan, tingkat kesulitan dan luas areal bencana lebih besar di Indonesia ketimbang di Jepang. Apalagi kondisi banjir dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. “Hampir 20 kota besar di antaranya 18 ibu kota provinsi dilanda banjir. Begitu pula frekuensi curah hujannya juga meningkat yang semula rata-rata sekitar hanya 500 – 600 menjadi 900 kali lebih,” katanya. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama Januari 2014 telah terjadi 203 bencana di berbagai daerah di Indonesia. “Selama 1-31 Januari 2014 ada 203 kejadian bencana dengan 178 korban meninggal dunia,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Selain itu, BNPB juga mencatat terdapat 1,2 juta pengungsi akibat berbagai bencana alam yang terjadi. Sebelumnya, Bank Dunia dan Pemerintah Jepang meluncurkan program baru yang bertujuan membantu meningkatkan kemampuan manajemen risiko bencana di negara-negara berkembang. “Jepang telah lama menjadi pemimpin dalam pengarusutamaan manajemen risiko bencana ke dalam agenda pembangunan global, dan pengalaman mereka sendiri menunjukkan bahwa pencegahan bencana sangat bermanfaat,” kata Wakil Presiden Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia, Zoubida Allaoua. Program baru Bank Dunia-Jepang tersebut akan memiliki fokus yang kuat dalam memperkuat ketahanan termasuk identifikasi dan reduksi risiko, serta persiapan dan proteksi finansial. Dengan pengalaman yang telah dihadapi Jepang dalam menghadapi bencana alam, ujar dia, akan membantu negara-negara berkembang guna memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya kaum miskin yang paling rentan terdampak bencana.   Perhatikan Sumber Daya Air Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Yoseph Umar Hadi, menginginkan politik anggaran lebih memperhatikan mengenai sumber daya air guna mengantisipasi dan mengatasi fenomena bencana alam di masa depan. “Politik anggaran kita mesti lebih mengedepankan sumber daya air,” kata Yoseph Umar Hadi. Menurut dia, penitikberatan terhadap infrastruktur yang terkait dengan sumber daya air karena berbagai aspek dapat terdampak karenanya. Bila infrastruktur sumber daya air dapat tertata dengan baik, maka segala kerusakan dinilai bisa diminimalkan. Ia juga mengemukakan bahwa untuk masa tanggap darurat seperti saat ini, perlu sinergi untuk menanganinya seperti adanya dana yang dialokasikan pada satu anggaran tertentu. “Penanganan darurat bencana tidak bisa ditunda, akan tetapi di sisi lain APBN reguler sudah disahkan,” kata Yoseph. Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan, upaya struktural seperti membangun bendung, waduk dan pintu air tidak akan banyak bermanfaat tanpa dibarengi upaya nonstruktural. Hasan memaparkan, upaya nonstruktural tersebut antara lain reboisasi dan mencegah pembangunan rumah serta agar tidak membuang sampah bukan pada tempatnya. “Upaya struktural tidak sebanding dengan tingkat kerusakan lingkungan. Hal ini menggugah pikiran kami dimana alokasi dana pencegahan meningkat,” katanya. Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2014 ini telah mengalokasikan dana sebesar Rp5,7 triliun untuk menangani program banjir. Program ini merupakan rutin tahunan dan belum termasuk untuk pembangunan infrastruktur seperti waduk, bendung, embung yang angkanya mencapai sekitar Rp4 triliun. Meski begitu, ujar dia, upaya itu dirasakan belum cukup memadai, mengingat cepatnya tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan sedimentasi semakin parah pada waduk atau embung-embung. Untuk itu, pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di hulu Kali Ciliwung akan dipercepat guna menanggulangi bencana banjir seperti yang telah mendera wilayah DKI Jakarta. Menurut Moh Hasan, pembangunan infrastruktur SDA tersebut rencananya akan diprioritaskan di lokasi rawan banjir seperti di Kampung Pulo dan Kalibata. Selain itu, anggaran konstruksi pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi akan ditanggung melalui Kementerian Pekerjaan Umum melalui APBN. Sementara anggaran yang akan digunakan untuk pembebasan lahan, lanjutnya, bakal ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Pembangunan kedua waduk ini akan dimulai awal 2015,” kata Hasan. Ia juga mengemukakan, upaya penanganan banjir juga akan dilakukan melalui pembenahan situ-situ di beberapa kabupaten sekitar Jakarta. Situ-situ itu nantinya akan diserahkelolakan kepada pemerintah kabupaten setempat.   Perbaiki Tata Ruang Sebagaimana diberitakan, solusi yang diperlukan guna mengatasi permasalahan banjir yang terjadi baik di wilayah DKI Jakarta maupun daerah-daerah lainnya di ibu kota adalah perbaikan tata ruang khususnya dalam hal pembenahan kerusakan pemanfaatan sungai. “Penanganan banjir dari segi penataan ruang merupakan langkah preventif jangka panjang yang merupakan aksi pencegahan bencana,” kata Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Basoeki Hadimoeljono. Menurut Basoeki Hadimoeljono, salah satu pembenahan yang dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang adalah dengan melakukan Audit Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur). Terdapat 788 titik lokasi penyalahgunaan pemanfaatan ruang, ada 14 titik yang baru diverifikasi, ujarnya. Sedangkan untuk penertiban vila yang dibangun di tanah negara di Bogor, ujar dia, pada tahun 2013 telah ada sekitar 240 vila yang ditertibkan. Sementara untuk tahun 2014, pihaknya menyatakan memiliki target sekitar 800 vila yang akan ditertibkan. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, memperkirakan kerugian dampak banjir yang terjadi akibat infrastruktur yang tidak memadai dalam menghadapi bencana tersebut diperkirakan bisa mencapai hingga sekitar Rp50 triliun. Menurut Harry, jumlah kerugian yang besar tersebut terutama untuk melakukan pembiayaan perbaikan berbagai infrastruktur yang rusak akibat banjir yang melanda berbagai daerah. Hal itu, lanjutnya, termasuk untuk pembangunan berbagai sarana pendukung untuk mencegah meluasnya dampak banjir seperti pembangunan waduk di berbagai lokasi. Kerena saat ini terdapat sekitar ratusan daerah yang mengalami musibah banjir baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. “Diasumsikan setiap daerah memerlukan dana perbaikan dan pemulihan pasca banjir mencapai Rp 50-100 miliar,” katanya. Ia mengemukakan, asumsi kerugian akibat banjir di seluruh Indonesia yang mencapai Rp50 triliun itu juga memperhitungkan “multiplier effects” (efek berganda) dari banjir seperti dampak sosial dan kerugian yang dialami sektor industri dan dunia usaha. Sebelumnya, Harry Azhar Azis, mengingatkan pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur yang dinilai vital dan sangat dinantikan oleh kalangan investor guna dapat berinvestasi di Indonesia. Infrastruktur merupakan hal yang demikian penting karena menjadi salah satu syarat penting bagi masuknya investasi ke daerah dan pusat. “Pembangunan infrastruktur seperti yang direncanakan dan ditargetkan pemerintah, sangat diperlukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dari dan menuju ke wilayah tersebut,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dinilai juga akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan tingkat kesejahteraan daerah.

19 total views, no views today

Jelang Pemilu, KPK Ingatkan Caleg Tolak Gratifikasi

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

114502_suratsuaraJakarta - Pemilu semakin dekat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh partai politik peserta pemilu berkaitan dengan potensi penerimaan gratifikasi oleh calon anggota legislatif (caleg). Hal itu penting untuk mendorong terlaksananya pemilu yang berintegritas dan antikorupsi. KPK mengingatkan hal itu dalam surat imbauan yang ditujukan kepada 15 ketua umum partai politik peserta pemilu, termasuk tiga partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Demikian siaran pers KPK yang diterima detikcom, Minggu (23/2/2014). Pada surat bernomor B-288/01-13/01/2014 tanggal 12 Februari 2014 itu, KPK mengingatkan bila ada caleg DPR, DPD dan DPRD yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD atau posisi lainnya yang dikategorikan penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima dana kampanye atau penerimaan dalam bentuk lain, maka itu termasuk dalam kategori gratifikasi, sebagaimana diuraikan dalam pasal 12B ayat 1, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK meminta para ketua umum parpol untuk meneruskan imbauan tersebut kepada caleg yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD atau penyelenggara negara atau pegawai negeri, untuk menolak gratifikasi. Bila terpaksa atau telah menerima, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut wajib melaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Selain itu, KPK juga mengimbau untuk tidak memberikan gratifikasi kepada penyelenggara pemilu, mulai dari pimpinan atau pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga seluruh jajarannya di daerah dan atau pihak lain yang termasuk dalam klualifikasi penyelenggara negara. “KPK menganggap imbauan ini sangat penting untuk disampaikan, mengingat banyaknya caleg DPR, DPRD dan DPD yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD atau posisi lainnya yang dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Di DPR contohnya, 90% dari 560 anggota dewan kembali maju pada pemilu legislatif 2014,” demikian pesan KPK.

14 total views, no views today

CALON HAKIM KY DITOLAK DPR

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

1F1uPjetREJakarta - Komisi III DPR menolak 3 usulan nama yang disodorkan Komisi Yudisial (KY) untuk menjadi hakim agung. Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) cabang Mahkamah Agung (MA) meminta para calon untuk introspeksi diri mengapa kandas di parlemen. “DPR patut diberikan apresisai agar calon-calon hakim agung yang pernah gagal ketika diuji, baik oleh Komisi Yudisial (KY) maupun oleh DPR perlu melakukan perbaikan dalam mempersiapkan diri ketika kembali maju untuk mengikuti ujian calon hakim agung,” kata Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) cabang Mahkamah Agung (MA) Gayus Lumbuun kepada detikcom, Rabu (5/2/2014). Ketiga nama tersebut yaitu Suhardjono, Sunarto dan Anna Maria. Ketiganya sebelumnya pernah mengikuti seleksi serupa di DPR tetapi kandas. Lantas mereka mengikuti lagi dan kembali tidak disetujui parlemen. “Memang ujian calon hakim agung itu berat untuk mendapatkan hakim agung yang berkualitas, baik mental maupun kemampuannya,” ujar Gayus yang juga hakim agung itu. Menurutnya, seorang hakim/hakim agung tidak hanya modal kejujuran semata. Tetapi juga keberanian dan kecerdasan. Keberanian dibutuhkan untuk memutus perkara-perkara yang berresiko, kecerdasan untuk memutus perkara-perkara yang rumit dan kejujuran untuk menjaga putusan tetap adil. “Kalau cuma jujur, itu baru 30 persen,” ujar Gayus. Soal adanya fit and proper test yang dilakukan oleh DPR, menurut Gayus hal itu tidak menyalahi aturan. Sebab untuk menggunakan hak ‘persetujuan’, DPR perlu menggunakan mekanisme yaitu salah satunya fit and proper test. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 24A ayat 3 UUD 1945. “Tidak mungkin DPR menyetujui kalau tidak ada alat untuk mengukurnya. Masa pakai ilmu kebathinan untuk menyetujuinya,” ucap mantan anggota DPR tersebut seraya berkelakar.

14 total views, no views today

Kategori

    No posts found in this category