logo

PEMKAB SITUBONDO MENGELAR FESTIVAL KOPI DI ALON-ALON KOTA SITUBONDO

Written by Admin Prov Jatim on . Posted in Berita Situbondo

Pemenang-Lomba3TDciSITUBONDO, Kopi kelas dunia ada di Bumi Shalawat Nariyah atau yang populer juga disebut Kota Santri. Yakni di Kabupaten Situbondo. Kopi juara 1 terbaik dunia untuk rasanya, kini hadir dalam festival Ratu Kopi yang digelar di Situbondo, Jawa Timur. Dalam Festival tersebut hadir Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifulla Yusuf alias Gus Ipul, Senin (11/9/2017). Kopi khas Kayumas Situbondo itu kini menjadi ikon Bumi Shalawat Nariyah. Hadir dalam perayaan Festival Ratu Kopi Situbondo itu untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi kopi khas Situbondo sebagai komoditas kopi unggulan. “Festival Kopi itu adalah ajang mempromosikan kopi Arabika khas Kayumas Situbondo. Selain itu juga untuk pemilihan “Ratu Kopi”. Pemilihan Ratu Kopi itu untuk mengakomodir putri-putri muda Situbondo yang belajar tentang kopi,” jelas Sekretaris Kelompok Tani Sejahtera, Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Didik Haryadi, kepada TIMES Indonesia (timesindonesia.co.id). Kopi Situbondo katanya, sudah teruji juara dunia kategori kualitas rasanya. Dari itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memacu para petani kopi rakyat khususnya, supaya memperlakukan kopi rakyat dengan organik. “Faktanya, Kopi Kayumas mendapat label juara 1 Kopi Nasional 2010. Yaitu, Kopi Arabika. Pada tahun 2016, mendapat label juara 1 dunia pada kopi lowak,” aku Didik. Bahkan katanya, kopi Kayumas sudah terjual di banyak negara di dunia. Potensi tersebut menjadi peluang besar bagi petani kopi dan pemerintah daerah. “Sebagai identitas kabupaten Situbondo. Kami atas nama kelompok tani berharap agar even ini diberi nama Festival kopi Situbondo juara dunia,” kata pria yang juga sebagai Sekretaris Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI) Jawa Timur. Menurutnya, dengan festival Kopi Situbondo juara dunia, pihaknya berharap untuk melibatkan partisipasi petani kopi. Mulai dari pemilik warung kopi, cafe, maupun pemilik restauran. “Karena semakin banyak kedai kopi, maka masyarakat petani akan banyak menerima manfaatnya. Karen “kelompok tani sejahtra” tidak hanya sendiri. Namun sudah melibatkan banyak anggota dari budidayanya, edukasinya, promosinya sampai pada produksinya,” katanya. Sementara itu, menurut Kabag Humas Kabupaten Situbondo, Imam Hidayat, pihaknya sudah menyiapkan Festival Kopi Kayumas, sebagai potensi unggulan Kabupaten Situbondo. “Termasuk Pemilihan Ratu Kopi Situbondo,” ujarnya. Adapun kegiatan tersebut sekaligus dalam rangka untuk memperkenalkan potensi kopi khas Kayumas sebagai komuditas kopi unggulan Situbondo. “Sudah melibatkan petani kopi dan pemilik warung kopi, cafe, maupun pemilik restauran,” ujarnya.

DPR Tunda Pengesahan UU Kebiri

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - DPR menunda pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Dalam pembahasan di rapat paripurna, 048719600_1471344288-20160816-RAPBN-JT-4 belum semua fraksi setuju Perppu tersebut dijadikan UU atas sejumlah alasan. “Kesepakatan lobi pimpinan fraksi dan pimpinan sidang, kami beri kesempatan pemerintah untuk melengkapi hasil pembahasan tingkat satu dari pimpinan pansus dan kami akan agendakan kembali pada persidangan yang akan datang,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang menjadi pimpinan sidang di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (23/8/2016). Ia meyakini tak ada fraksi yang tidak setuju jika Perppu tersebut disahkan menjadi UU, namun hanya perlu kehati-hatian agar UU tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Mekanisme voting, kata Taufik, juga dianggap tak elok karena akan mengesankan ada pertentangan. Padahal, pertentangan yang ada hanyalah berkaitan dengan kurang lengkapnya rincian dalam pasal-pasal yang ada. “Kalau setuju ya setuju. Tolak ya tolak. Ja ngan sampai ini jadi seolah ada pertentangan,” ujar dia. Pembahasan sempat berlangsun g alot. Taufik sebagai pimpinan sidang memanggil perwakilan fraksi untuk melakukan lobi dengan pimpinan DPR untuk menentukan keputusan. Berdasarkan hasil kesepakatan, DPR pun menunda pengesahan Perppu tersebut menjadi UU. Salah satu fraksi yang masih tidak setuju Perppu tersebut menjadi UU adalah Fraksi Partai Gerindra. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memberikan sejumlah catatan, meski sebetulnya partai tersebut setuju bahwa hukuman terhadap kejahatan seksual harus maksimal. “Ada beberapa catatan dan bisa menjadi kekurangan yang cukup fatal kalau tidak diperbaiki,” ucap Rahayu. Salah satu catatan tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan implementasi hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual dan anggarannya. Dia khawatir regulasi yang ditujukan untuk mencari solusi tersebut justru salah sasaran. “Hukuman kebiri kimiawi diberikan se telah terpidana menyelesaikan hukuman pokok. Setelah keluar lapas. Pertanyaannya, apakah pelaku akan berkeliaran di masyarakat selama menjalani hukuman atau di tempat rehabilitasi? Kalau di tempat rehabilitasi, berapa biaya yang harus dikeluarkan?” papar Rahayu. “Kalau ada satgas khusus yang tugasnya memaksa dosis (suntikan kebiri kimiawi) yang harus diberikan, berapa biayanya? Bagaimana pula pemerintah menjamin chip yang ditanamkan tidak dikeluarkan paksa oleh pelaku atau oleh tenaga medis yang dipaksa oleh pelaku?” sambung dia. Sementara anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Ammy Amalia Fatma Surya menginginkan tidak ada prosedur yang dilanggar dalam proses pengesahan UU tersebut. Di mana, kata dia, Perppu yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Mei 2016, seharusnya diajukan ke DPR pada masa sidang sekarang, bukan pada masa sidang lalu. “Untuk menghindari missprocedure, saya mengusulkan untuk pengambilan keputusan terhadap Perppu ini lebih baik ditunda,” tutur Ammy. Komisi VIII DPR pada Juli lalu sepakat untuk membawa Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ke rapat paripurna. Tujuh fraksi setuju agar Perppu itu menjadi UU. Sedangkan tiga fraksi belum menyatakan sikap. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

MPR Dorong Pemerintah Kembali Hidupkan Haluan Negara

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku mendapat banyak aspirasi dari masyarakat yang ingin kembali menghidupkan haluan negara yang dulu dikenal deng012261900_1471333515-Ketua_MPR_Zulkifli_Hasanan nama Pembangunan Semesta Berencana dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurutnya aspirasi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menilai, hal tersebut perlu menjadi perhatian agar kepentingan nasional kita terukur, terencana serta tak berhenti di pidato dan pada saat kampanye saja. Dia menambahkan, haluan negara dapat menjadi rambu agar negara tak mudah goyah oleh pergulatan global. Menurut Zulkifli, isi dan substansi haluan negara harus menegaskan bahwa sumber daya alam memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat. “Kita diamanatkan bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang dan jembatan emas menuju cita-cita proklamasi. Tapi sampai kapan kita berada di gerbang dan jembatan itu? Kita butuh haluan negara yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk mencapai cita-cita itu. Agar kita tak jalan di tempat, tak tersesat,” papar Zulkifli. Menurutnya Indonesia memerlukan haluan penyelenggaraan negara yang akan menjadi pedoman dan arahan dasar dalam bernegara. “Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak mari kita duduk bersama untuk merumuskan haluan negara itu. Haluan negara untuk memenuhi janji kebangsaan kita: kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,”  kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

KPK: 90 Persen Korupsi Akibat Kolaborasi Pengusaha-Penguasa

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta,€‹Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sekitar 90 persen kasus korupsi terjadi karena kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Oleh karena itu, lembaga a KPK-1 ntikorupsi tersebut kemarin membuat kesepakatan dengan sejumlah instasi pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka mence g ah korupsi di sektor swasta. Selain itu, juga dalam rangka ​​mewujudkan pembangunan praktik bisnis yang berintegritas. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dibuatnya kesepakatan tersebut disebabkan oleh tingginya angka korupsi yang melibatkan sektor swasta. KPK menilai ada keterkaitan yang kuat antara pengusaha dengan penyelenggara negara dalam setiap praktik bisnis. “Korupsi 90 persen lebih itu terjadi karena adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa,” ujar Alexander saat memberikan ketera ngannya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/8). Alexander menuturkan ada lima sektor bisnis yang menjadi perhatian KPK dalam kerjasama tersebut, yaitu kesehatan, minyak dan gas (migas), kehutanan, infrastruktur, dan pangan. Kelima sektor itu dinilai sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dia menyampaikan penyebab korupsi di lima sektor tersebut adalah akibat dari buruknya birokrasi. Alexander menuturkan akibat buruknya birokrasi menyebabkan kalangan pengusaha kerap melakukan jalan pintas dengan menyuap penyelenggara negara agar bisnis berjalan lancar. “Yang banyak mengeluh di sektor kehutanan. Misalnya dalam mengurus perizinan belum jelas dan tidak ada kepastian dari pemerintah,” ujarnya. Lebih lanjut, dia mengkritisi soal belum adanya tranparansi dari instasi terkait dalam memberikan pelayanan bagi pelaku usaha. Alexander menyatakan pihaknya melihat pelbagai instansi belum mempublikasikan mengenai beberapa hal teknis, seperti prosedur, syarat, dan biaya. Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia Budi Prasetio menuturkan korupsi yang melibatkan sektor swasta terjadi karena belum diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Dia menuturkan hal tersebut merupakan acuan utama untuk mewujudkan integritas dalam berbisnis. Dia mencontohkan tata kelola yang baik di antaranya adalah penerapan katalog elektronik dalam pengadaan barang. Budi mengatak an e-katalog telah berhasil membuat oknum tidak bisa melakukan penggelembungan harga barang yang berujung pada kerugian negara. “Kami juga meminta pelaku usaha menerapkan kode etik dari perusahaan yang in linedengan good corporate governance. Semua akan berjalan baik kalau semua menerapkan hal itu,” ujar Budi.

Surat Edaran Larangan ASN Bermain Pokemon Go

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

Jakarta - Demam game Pokemon Go akhir-akhir ini menjadi perhatian Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi. Kementerian PANRB menerbitkan surat edaran. Surat edaran itu sebagai be SURAT MENPAN LARANGAN MAIN POKEMAN ntu k kew aspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah. Isinya tentang larangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memainkan game virtual berbasis Global Positioning System (GPS) di lingkungan instansi pemerintah. Surat tersebut bernomor B/2555/M.PANRB/07/2016, yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2016. Dalam surat tersebut, Yuddy secara tegas m emberitahukan kepada seluruh pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang para ASN bermain game virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu ia meminta juga agar para Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing satuan kerja untuk melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya. “Saat ini kita melakukan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, tentunya para aparatur negara mengerti karena kita tidak mungkin membahayakan stabilitas negara untuk resiko sekecil apapun,” ujarnya, Kamis (21/7). Untuk itu para aparatur negara dapat m engayomi larangan untuk bermain game virtual berbasis GPS di seluruh lingkungan instansi pemerintah,” tambahnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, selain u ntuk menjaga keamanan dan rahasia negara, larangan ini juga dikeluarkan untuk menjaga produktivitas kerja dan meningkatkan disiplin  para ASN. Sehingga kualitas pelayanan publik dapat terjaga. Untuk itu Politikus Hanura ini berharap agar edaran ini dapat menjadi pedoman bagi ASN dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai abdi negara dan masyarakat. Surat Edaran Menteri PANRB ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekret ariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, serta tembusan Surat Menteri PANRB ini disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden. Seperti diketahui, demam game Pokemon Go saat ini sedang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Banyak orang dari kalangan anak-anak hingga dewasa telah terobsesi untuk memainkan game ciptaan John Hanke ini, termasuk kalangan ASN.

Menhan: Program Bela Negara 70 Persen di Kelas

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

  7742bb86-0002-46d6-b1b9-e57cc947639d_169 Jakarta - Program bela negara yang digagas  oleh Kementerian Pertahanan telah dimulai. Menhan Ryamizard Ryacudu menegaskan program tersebut bukanlah wajib militer, namun lebih mengarah pada soft skill. Program bela negara digelar selama sebulan di berbagai lokasi pelatihan milik Kemhan atau di Pemda-pemda. Para kader akan mendapat pendidikan yang didominasi dilakukan di kelas. “70% di kelas, 30% di lapangan. Kurikulum di kelas itu ada yang tertutup, ada yang di luar kelas seperti di bawah pohon,” kata Ryamizard. Sementara pendidikan di lapangan mencakup baris-berbaris, P3K, penanggulangan bencana, dan sebagainya. Mereka juga dilatih bagaimana menghadapi kondisi darurat. Kabadiklat Kemhan Mayjen Hartind Asrin menjelaskan kurikulum Bela Nega ra terbagi dalam 3 hal yakni dasar, inti dan tambahan. Kurikulum dasar terkait kebangsaan seperti sejarah kebangsaan dan kepemimpinan. “Juga ada simulasi semisal terjadi sebuah perampokan bagaimana melaporkan 5W1H itu akan disampaikan oleh pembina. Jadi tidak membosankan tidak seperti materi dikelas,” kata Hartind. Materi di dalam kelas juga diisi dengan berbagai dis kusi umum. Pengetahuan Sistem Pertahanan dan Keamanan (Sishankam) juga akan dimasukkan dalam materi kelas. “Secara umum materinya sama dengan TNI tapi cara metodenya berbeda, sesuai dengan peserta didik yang akan dibina,” ujarnya. Kemudian untuk kurikulum inti, ada 5 nilai yang Para peserta juga diajarkan untuk terus disiplin. Kedisiplinan ini dimulai dari hal-hal kecil seperti rajin bangun pagi dan tepat waktu dalam melaksanakan aktifitas berikutnya. Kemudian untuk kurikulum tambahan disesuaikan dengan kearifan lokal. diajarkan. Nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan lingkungan, pekerjaan dan pendidikan masing-masing. “Inti pertama adalah cinta tanah air, kedua rela berkorban terhadap bangsa dan negara, dan yakin pada ideologi negara,” katanya.

PNS Bakal Dapat THR Mulai Tahun 2016

Written by situbondo on . Posted in Berita Nasional

d0ca2444-3c98-4319-9064-ebb949d29975_169 Hal tersebut disampaikan Bambang pada keterangan resmi mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Bambang mengatakan dengan diberikannya THR tersebut, penghasilan bersih atau ‘take home pay’ PNS dalam satu tahun akan jauh lebih meningkat dibanding 2015. Sebelum kebijakan pemberian THR ini, pemerintah memberlakukan kenaikan gaji PNS yang salah satu indikatornya berdasarkan laju inflasi. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan seiring diberikannya THR kepada PNS ini, pada 2016 pemerintah tidak akan menaikkan gaji pokok PNS. Kebijakan meniadakan kenaikan gaji dan menggantinya dengan THR ini, kata Askolani, akan berdampak positif secara jangka panjang terhadap penghasilan yang diterima PNS. Sebab, jika masih mengandalkan kenaikan gaji, PNS akan tetap mendapat potongan dari biaya Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola PT. Taspen. Berkaca dari pengalaman, ujar Askolani, dengan kenaikan gaji pokok, kerap terjadi kekurangan dana iuran kepada PT. Taspen. Akibatnya, pemerintah yang menanggung kekurangan dana itu. “Oleh karena itu dengan ditiadakannya kenaikan gaji pokok ini juga akan membantu mengurangi beban risiko fiskal pemerintah. Misalnya, dalam 5 tahun ada ‘unfunded’ Rp3 triliun-Rp5 triliun. Itu kita cicil ke Taspen supaya uang pensiunan PNS tidak berkurang. Itulah dampaknya kalau gaji pokok naik,” jelasnya.

Pirus Hitam, Batu Akik Situbondo

Written by situbondo on . Posted in Berita Situbondo

SITUBONDO- Meski baru dipe IMG_20150322_105404 Indonesia. Batu cincin pirus hitam ini juga dikenal dengan sebutan black Titus. Nama Titus diambil dari nama penemunya yaitu Titus Indar Maula. Seiring melejitnya pirus hitam, rumah Titus di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, terus ramai dikunjungi warga. Saat ini Titus kebanjiran order pirus hitam. Selain mendapat pesanan 100 cincin pirus hitam dari Bupati Dadang Wigiarto, Titus juga mendapatkan order 1000 cincin dari seorang pedagang di Jakarta. Menurut Titus, dirinya sangat bangga karena saat ini pirus hitam menjadi kebanggan warga Situbondo. Pirus hitam ini juga sudah dipasarkan ke Surabaya, Bali, Samarinda dan Kalimantan. Titus mengaku dirinya menemukan pirus hitam itu 24 tahun silam. Penemuan pirus itu cukup unik karena berawal dari sebuah batu krikil. Nama pirus hitam baru terkenal setelah ada pameran batu cincin di gedung pusat pasar seni beberapa waktu lalu. Saat ini kata Titus, harga pirus hitam juga semakin tinggi. Lelang terakhir saat pameran mencapai 1 juta 750 ribu rupiah. Titus mengaku optimis pirus hitam akan semakin terkenal, menyusul sejumlah batu akik lainnya seperti giok maupun batu bacan. Lebih jauh Titus menegaskan, sekilas bongkahan batu pirus hitam memang tidak menarik. Bahkan saat awal dirinya menemukan 1991 silam hanya berupa kerikil. Namun jika dibuat oleh pengrajin ahli hasilnya akan sangat memuaskan. Batu cincin pirus hitam memiliki beberapa kesitimewaan, karena memiliki beragama tekstur gambar membentuk seperti kotak-kotak, serta bergambar bintik-bintik seperti sisik ular naga.

Hasil uji laboratorium menyebutkan, pirus hitam termasuk batu kalsedom. Kekesaran pirus hitam di bawah 5 moch, sama seperti batu cincin giok yang lebih dulu terkenal. Dikutip dari http://www.bhasafm.co.id/titus-indra-maula-penemu-pirus-hitam-situbondo/

MONITORING DAN EVALUASI JDIH KAB/KOTA SE JAWA TIMUR

Written by situbondo on . Posted in Artikel, Berita Situbondo

  • P_20150812_123853
  • P_20150812_123818
  • P_20150812_123837
  • P_20150812_131334
SITUBONDO, Pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2015 Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, telah kedatangan tamu dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) JDIH Provinsi Jawa Timur. Rombongan Tim Monev JDIH Provinsi Jawa Timur di Ketuai oleh Bpk. Teguh Rifai, SH.MH selaku Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Jawa Timur beserta staf. Kunjungan Kerja Tim Monev JDIH Provinsi Jawa Timur diterima langsung oleh Ibu Evy Chairun Nisak, SH selaku Kasubag. Dokumentasi Hukum beserta staf mewakili Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Dimana pada saat bersamaan Kabag Hukum hadir pada acara rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo. Monev yang dilakukan secara rutin dan berkala ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan JDIH Kab/Kota di Jawa Timur. Dan juga mencari solusi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan JDIH di Kab/Kota. Selain itu juga dalam Monev tersebut Tim JDIH Provinsi Jawa Timur sebagai induk dari JDIH kab/Kota di Jawa Timur meminta saran dan kritik dari JDIH Kab/Kota dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelaksanaan JDIH dapat lebih baik lagi. Kami selaku pengelola JDIH Kabupaten Situbondo, dalam hal Ini Kabag Hukum, Kasubag Dokumentasi Hukum beserta staf mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tim Monev JDIH Provinsi Jawa Timur. Semoga JDIH Provinsi Jawa Timur, khususnya JDIH Kabupaten Situbondo dapat lebih baik lagi dalam penyajian informasi terutama tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sekian terima kasih.

Kategori

    No posts found in this category